Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar mengusulkan agar Kapolri ditunjuk langsung oleh presiden, tanpa melalui mekanisme di DPR. Artinya jika usulan tersebut diaplikasikan, calon Kapolri tidak perlu menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dan meminta persetujuan dari DPR. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menilai ada peluang presiden dapat menunjuk langsung Kapolri tanpa melalui proses politik di DPR. Menurutnya, mekanisme tersebut bisa diterapkan agar Kapolri terpilih tidak memiliki beban balas jasa kepada DPR yang menyetujui pencalonannya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengusulkan empat pilar reformasi Kepolisian RI dalam audiensi dengan Tim Percepatan Reformasi Polri di Kantor Sekretariat Negara. Pertama, Reformasi Kultural-Spiritual, yaitu transformasi mental dan kultur di tubuh Polri berbasis etika publik dan nilai spiritual. Kedua, Reformasi Struktural, dengan penguatan sistem pengawasan yang independen, termasuk peran Kompolnas dan masyarakat sipil. Ketiga, Reformasi Instrumental, berupa modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi serta perbaikan sistem rekrutmen agar melahirkan aparat yang profesional, humanis, dan memahami kemajemukan. Keempat, Reformasi Paradigma, yakni pergeseran pendekatan dari kekuasaan menuju pelayanan, dengan mengutamakan dialog dan keadilan restoratif. Menanggapi usulan PBNU, Mahfud MD menyampaikan apresiasi atas kontribusi tersebut.

Komisi Percepatan Reformasi Polri dijadwalkan menerima audiensi dengan sejumlah mantan Kapolri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (10/12/2025) pukul 10.00 WIB. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menjelaskan audiensi dilakukan untuk menjaring masukan mengenai reformasi Polri dan revisi Undang-Undang (UU) Polri. Pihaknya mengaku telah mulai menyusun poin-poin kesimpulan dan rekomendasi yang nantinya diserahkan ke Presiden, termasuk di antaranya mengenai poin-poin rekomendasi untuk draf revisi UU Polri.

Komite Percepatan Reformasi Polri mulai melaksanakan jemput bola atau menampung masukan terkait reformasi kepolisian ke daerah-daerah dari provinsi lain. “Mulai besok kami akan jemput bola. Jemput bolanya kunjungan ke kota-kota tertentu yang punya banyak kasus dan masalah kepolisian,” kata anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud Md di Jakarta, Rabu. Mahfud yang merupakan mantan Menko Polkam itu juga memastikan bahwa masukan-masukan yang diterima komisi tidak hanya berasal dari kelompok masyarakat, tetapi juga dari pihak-pihak yang menghubungi langsung para anggota komisi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya telah menerima masukan terkait reformasi kepolisian dari 78 kelompok masyarakat.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah bertemu dengan Tim Percepatan Reformasi Polri di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025). Pertemuan tersebut berlangsung selama dua jam. Setelah pertemuan, Djamari menyampaikan bahwa mereka membahas perihal prosedur pergantian Kapolri. "Yang agak panjang tadi adalah dibicarakan masalah bagaimana prosedur pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan itu tadi panjang karena kebetulan di Tim Reformasi Kepolisian ini ada dua orang profesor yang ahli di bidang hukum tata negara, kemudian ditambah satu lagi profesor yang ahli di bidang hukum," kata Djamari, di Gedung Setneg, Jakarta, Selasa.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menegaskan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih menunggu masukan yang lebih konkret dari publik terkait upaya percepatan reformasi Polri. Otto mengungkapkan berbagai permasalahan mengenai reformasi Polri telah disampaikan masyarakat secara lengkap dan terbuka melalui sejumlah forum audiensi. Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu masukan yang lebih bersifat operasional.

"Bagaimana reformasi kultur secara radikal itu? Harus ada kultur organisasi yang adaptif, tata kelola yang berbasis teknologi informasi, dan manajemen yang kreatif, sistemik, dan melayani. "Maka untuk itu, menurut saya, bahwa kultur perlu direformasi secara radikal."

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menekankan, reformasi Polri harus ditekankan pada aspek kultural, bukan struktural. Dalam kesempatan berbeda, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui, pekerjaan rumah terbesar dalam reformasi Polri berada di aspek kultural. “Reformasi yang awalnya struktural, instrumental, yang masih menjadi PR kami yang kami rasakan hari ini dari semua saran, masukan, kritikan, dan harapam masyarakat adalah reformasi di bidang kultural," ujar Dedi di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Komisi Reformasi Polri mendapatkan masukan agar institusi Kepolisian Indonesia tak lagi di bawah presiden. Hal ini didapatkan setelah beraudiensi dengan sejumlah kelompok koalisi masyarakat sipil, Selasa (2/12/2025). PVRI juga menyoroti lima permasalahan yang ada di institusi Polri salah satunya, komersialisasi pelayanan Polri kepada masyarakat dalam penugasan satuan di tambang-tambang dan perkebunan karet. Tamrin meminta agar polisi menghentikan praktik tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil beraudiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) pimpinan Jimly Asshiddiqie untuk menyampaikan aspirasi dan data terkait kinerja kepolisian. Dalam kesempatan yang sama, Manajer Hukum dan Pembelaan Walhi, Teo Reffelsen, menyoroti penempatan satuan kepolisian di area perusahaan/korporasi. Ia menilai penugasan ini memicu keberpihakan aparat terhadap korporasi sehingga kerap menimbulkan tindakan represif terhadap warga di sektor sumber daya alam. Teo juga menekankan urgensi pembentukan Badan Pengawas Eksternal. Lembaga ini harus independen serta bebas dari unsur kepolisian demi menciptakan pengawasan efektif hingga ke tingkat daerah.

Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan pada 13 November 2025, menganulir frasa 'atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri' dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian, anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Namun dalam perkembangannya, putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu, tidak segera dieksekusi oleh kepolisian, dan bahkan ditafsirkan berbeda oleh seorang pejabat.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai draf Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang bakal disahkan mengandung sejumlah ketentuan yang justru memperluas kewenangan kepolisian. Padahal, tuntutan reformasi Polri selama ini menekankan perlunya pembatasan kewenangan, penguatan pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Komisi Percepatan Reformasi Polri akan menambah satu anggota perempuan. Anggota baru itu untuk memenuhi keterwakilan perempuan. Penambahan anggota itu juga sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto. Anggota baru itu rencananya bakal dilantik Prabowo dalam waktu dekat.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyebutkan, rapat perdana ini dihadiri lengkap oleh 10 anggota komisi. dan berlangsung selama dua jam. Dalam rapat tersebut, para anggota membahas metode kerja dan arah kebijakan reformasi Polri selama tiga bulan ke depan. Hasil kerja tim nanti akan dituangkan dalam rekomendasi kebijakan yang bakal diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain menyusun rekomendasi kebijakan jangka menengah, tim juga akan mengidentifikasi program-program cepat (quick win) yang bisa segera dijalankan oleh internal Polri. Tak hanya rapat internal, Komisi Reformasi Polri juga akan menggelar public hearing untuk menjaring aspirasi dari berbagai kalangan.

Kepolisian mengumumkan hasil tes DNA terhadap dua kerangka manusia yang ditemukan di Kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/11) hari ini. Hasil tes DNA oleh Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri terhadap dua kerangka manusia itu identik dengan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid, dua orang yang dinyatakan hilang pasca-gelombang demo akhir Agustus lalu.

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11). Komisi Reformasi Polri itu diisi oleh sembilan orang, diketuai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, mempertanyakan terkait kelanjutan pembentukan Komite Reformasi Polri. Menurutnya, pembentukan Komite Reformasi Polri tersebut cenderung jalan di tempat dan tidak ada kemajuan sejak dibentuk pada September 2025 lalu. Dia pun menduga ada konflik kepentingan dalam pembentukan komite itu.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka peluang untuk perubahan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam struktur pemerintahan. Saat ini, struktur Polri diketahui berada langsung di bawah Presiden.

Sembilan tokoh anggota Komite Reformasi Polri telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kini, tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Komite ini dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi kepolisian melalui reformasi menyeluruh.

Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menilai, kekerasan dan impunitas masih menguat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia semakin gelap di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketujuh anggota Brigade Mobil (Brimob) itu dijatuhi sanksi dalam dua kategori berbeda. Dua diantara tujuh orang ini dijatuhi sanksi demosi dan pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan lima lainnya hanya diminta meminta maaf secara lisan di hadapan sidang etik dan secara tertulis kepada Kapolri. Sementara sanksi administratif berupa penempatan khusus atau patsus pada 29 Agustus hingga 17 September 2025 di ruang Patsus Biroprovos Divpropam Polri dan Patsus Korbrimob Polri.

Tim reformasi kepolisian seharusnya berasal dari luar Polri; akademisi, aktivis HAM, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat sipil supaya penilaiannya lebih independen, obyektif, dan partisipatif.

”Presiden harus menentukan tim mana yang memimpin. Kalau tidak, akan ada kesan tarik-menarik internal yang membuat reformasi tersendat,”

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak upaya serius kepolisian untuk mencari Reno Syahputradewo dan Muhammad Farhan Hamid, dua orang yang masih hilang setelah demonstrasi berujung rusuh pada Agustus lalu. Mereka terakhir diketahui berada di Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, pada 29 Agustus 2025.

Vonis yang dijatuhkan hakim PN Surabaya juga tidak setimpal dibandingkan hilangnya 135 nyawa, yakni maksimal hanya 2,5 tahun penjara. Dua personel kepolisian, AKP Bambang Sidik Achmadi dan Wahyu Setyo Pranoto, sempat divonis bebas, sebelum dibatalkan oleh pengadilan pada tingkat banding dan kasasi.

Peneliti Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Iftitahsari mengatakan, wacana reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bisa diawali dengan menyempurnakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Alasannya, kebijakan yang saat ini masih digodok DPR itu berkaitan erat dengan sejumlah masalah utama dalam institusi Polri.

Amnesty International mengecam penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap yang terlibat dalam aksi demontrasi Agustus 2025. Selain itu, aparat kepolisian di berbagai wilayah Indonesia juga melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap setidaknya 3.192 orang terkait demonstrasi yang dilakukan antara tanggal 25 – 31 Agustus 2025.

Demonstrasi besar di sejumlah kota di Indonesia yang meletus pada akhir Agustus 2025 diwarnai penangkapan berskala masif oleh pihak kepolisian. Para pendemo ditahan dengan tuduhan "provokasi" serta berlaku "anarkis." Namun, tidak semua jelas nasibnya. Dua orang masih tidak diketahui keberadaannya.

Demonstrasi sepanjang 25 sampai 31 Agustus 2025 di sejumlah kota memperlihatkan kewenangan polisi yang melampaui batas, ujar pengamat. Akibatnya terjadi kasus kematian warga sipil, penangkapan besar-besaran, hingga ketakutan di masyarakat.

"Janji kapolri bahwa era kepemimpinannya mengutamakan pendekatan humanis terbukti gagal. Padahal, masyarakat sedang aktif-aktifnya menyuarakan hak mereka. Suara-suara kritis di jalan harus dilindungi, bukan dibungkam,"

"Jadilah di sini kepolisian merasa kebal, seolah merasa tidak punya efek jera atas kesalahan-kesalahan maupun pelanggaran-pelanggaran. Lahir juga budaya impunitas [kekebalan hukum] di kepolisian,"

Kepolisian menetapkan belasan orang sebagai tersangka penyebaran provokasi dan penghasutan dalam rangkaian demonstrasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, akhir Agustus 2025 lalu. Oleh polisi, tindakan mereka disebut "aksi anarkis". Para tersangka itu meliputi aktivis kemanusiaan, pegawai lembaga internasional, mahasiswa, pemengaruh media sosial, hingga karyawan swasta.

Polisi dilaporkan menembakkan gas air mata ke area sekitar kampus di Bandung, Jawa Barat. Polda Jawa Barat mengungkapkan tembakan gas air mata. Insiden ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan wewenang kepada aparat keamanan untuk untuk mengambil "tindakan tegas" terhadap para demonstran.

PENGEMUDI ojek online, Affan Kurniawan (21 tahun), meninggal setelah terlindas mobil taktis Brimob Polda Metro Jaya lantaran hendak mengambil ponselnya yang terjatuh. Insiden ini terjadi saat polisi menghalau massa demonstrasi pada Kamis, 28 Agustus 2025, di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat.

Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Jauhar Kurniawan, menyatakan proses penegakan hukum atas tragedi Kanjuruhan belum usai. Dia mengingatkan ada satu tersangka yang belum diadili hingga sekarang.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada sekitar 951 massa aksi unjuk rasa pada Senin (25/7/2025) dan Kamis (28/8/2025) yang ditahan oleh polisi. Selain itu, Komnas HAM juga mengungkap adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat dalam penanganan unjuk rasa.

PEMERINTAH menetapkan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp 145,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka ini naik dibanding proyeksi atau outlook pada tahun ini yang sebesar Rp 138,5 triliun. Outlook penggunaan dana untuk Polri pada tahun ini juga meningkat dari pagu yang sebelumnya ditetapkan dalam APBN 2025, yakni sebesar Rp 126,6 triliun. Tahun depan, Polri menjadi lembaga penerima anggaran tertinggi ketiga setelah Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pertahanan.