Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) kembali menyegel 3 Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) diduga melanggar tata kelola kehutanan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Inisial 3 PHAT itu adalah JAS, AR, dan RHS. Selain itu, Tim Ditjen Gakkum Kehutanan juga verifikasi lapangan dan olah TKP di lokasi Korporasi PT TBS/PT SN dan PLTA BT/PT NSHE dan menemukan papan peringatan dari Satgas PKH di lokasi Korporasi.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera menetapkan status banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Sebanyak 113 organisasi dan lembaga masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi hukum, riset, dan sektor lingkungan hidup melayangkan somasi kepada Presiden Prabowo. Hingga saat ini pemerintah masih menyatakan bencana di tiga provinsi tersebut sebagai bencana daerah. Padahal,banjir bandang menyebabkan korban meninggal, luka-luka, dan masih dalam pencarian, merusak infrastruktur, kerugian sosial ekonomi serta rusaknya lingkungan.

Sampai dengan hari Rabu (10/12/2025) malam, jumlah korban jiwa akibat banjir di Sumatera mencapai 969 orang dan korban hilang ada 252 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan temuan lima jenazah korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan dengan temuan tersebut, korban meninggal dunia di tiga provinsi tersebut bertambah menjadi 969 jiwa.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas penyaluran bantuan pangan untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, Kamis (11/12/2025). Ini merupakan pelepasan bantuan yang kedua melalui program Peduli Bencana Alam Kementerian Pertanian, Bantuan Pegawai dari Kementerian Pertanian, bersama mitra strategis. Isi dari truk itu terlihat ada beras seberat 5 Kg, mie instan, susu, hingga makanan ringan. Amran menegaskan bantuan yang dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra strategis hanya berbentuk barang. Nilainya kurang lebih mencapai Rp 10 miliar.

Pemerintah akan membantu pengungsi yang huniannya rusak ataupun hancur karena bencana longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Presiden Prabowo Subianto setuju menganggarkan Rp 60 juta per rumah karena warga tidak direlokasi. Suharyanto mengatakan data tersebut belum final. Jenderal bintang tiga itu mengatakan pendataan masih dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Osmar Silalahi mengatakan jumlah pengungsi di tiga provinsi itu tercatat sebanyak 902.545 jiwa per Rabu kemarin. Kendati demikian, Omar mengklaim ada penurunan jumlah pengungsi. Berdasarkan data yang dimiliki Osmar, tercatat ada 1.047.107 warga korban banjir dan tanah longsor yang mengungsi di beberapa posko dan tenda pengungsian pada Senin (8/12). Menurut Ormar, hal tersebut pertanda bahwa beberapa korban perlahan mulai pindah ke kediaman masing-masing untuk kembali beraktivitas. Kata dia, seluruh personel masih akan dikerahkan untuk mengantar logistik, membuka jalur darat hingga memaksimalkan proses evakuasi di lokasi bencana.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menghentikan sementara seluruh kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Kebijakan ini diambil setelah rangkaian banjir bandang dan longsor akhir November lalu memicu sorotan publik terkait temuan kayu hanyut yang terbawa arus. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan situasi cuaca ekstrem membuat semua pihak harus melakukan penyesuaian serius. Karenanya, kata dia, sektor kehutanan tidak boleh bekerja seperti kondisi normal.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang maupun lembaga boleh menggalang dana publik untuk disalurkan kepada korban banjir Sumatera. Namun, ia menggarisbawahi bahwa siapapun yang mengumpulkan donasi itu sebaiknya mengajukan izin kepada pemerintah terlebih dahulu. Menurut Gus Ipul, pengumpul dana donasi harus mematuhi ketentuan dengan cara mengajukan perizinan. “Kami mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan membantu dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat, silakan,” kata Gus Ipul sebagaimana dikutip dari Antara pada Rabu, 10 Desember 2025.

Karena mendesaknya situasi, WALHI menuntut pemerintah untuk (1) mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera mencabut seluruh perizinan berusaha sektor kehutanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dan (2) Kementerian Kehutanan juga harus melakukan tindakan penegakan hukum tegas terhadap aktivitas ilegal pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di tiga provinsi tersebut.

Sikap pemerintah Indonesia yang menolak bantuan internasional dalam menangani bencana di Sumatra dikritik. Proses rekonstruksi dan rehabilitasi usai banjir dan longsor diyakini akan berjalan lamban. Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menggambarkan keputusan menolak bantuan asing itu seperti "mengabaikan masalah atau menyangkal kenyataan" atas realita yang sebenarnya. Perbaikan kehidupan warga usai bencana, kata dia, membutuhkan banyak sumber daya. Pemulihan di seluruh wilayah terdampak banjir dan longsor Sumatra diperkirakan bisa memakan waktu hingga 20-30 tahun, jika sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah, menurut mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman. Lebih dari itu, Kamaruzzaman menyebut bencana ini berpotensi membuat kemiskinan di Aceh semakin dalam ketimbang wilayah lain di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan dukungan anggaran kepada daerah terdampak bencana. Bahkan, Presiden menaikkan nilai bantuan yang diminta. Semula, Tito mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan bantuan sebesar Rp 2 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten/kota yang anggarannya menipis akibat bencana. Presiden langsung merespons dengan menambah besaran bantuan tersebut.

Ribuan gelondong berbagai ukuran menumpuk di Pantai Air Tawar, Kota Padang, selepas banjir bandang. Gelondong-gelondong itu terhanyut banjir dari hulu DAS Aia Dingin yang mengalami perubahan tutupan hutan karena penebangan. Tumpukan gelondong juga ada di DAS Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan DAS Garoga di Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Banjir besar yang melanda Sumatera ini tidak terjadi karena faktor tunggal (cuaca) saja, tetapi juga karena dampak krisis iklim dan akumulasi kerusakan hutan yang terjadi bertahun-tahun ke belakang; banyak hutan alam di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang beralih fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman (Analisis Greenpeace, merujuk data Kemenhut periode 1990-2024) sehingga pemerintah harus serius membenahi kebijakan tata kelola lahan dan hutan secara menyeluruh demi menyelamatkan ekosistem dan masyarakat dari dampak bencana iklim.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Penggunaan dana siap pakai itu sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memastikan dana dan logistik tersedia untuk membantu bencana. Prabowo, kata Pratikno, telah menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga untuk ekstra responsif dan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, hingga pemulihan fasilitas.

Analisis Greenpeace Indonesia menunjukkan luas hutan alam di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) terus mengikis sepanjang kurun waktu 34 tahun terakhir. Saat ini, hutan alam di sana hanya tinggal sekitar 14 juta hektare saja. Analisis tersebut merujuk pada data Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) Kementerian Kehutanan. Dalam kurun waktu 1990-2024, banyak hutan alam di Provinsi Sumatra Utara beralih fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman. Situasi serupa disebut juga terjadi di Aceh dan Sumatra Barat.