Jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor Sumatra bertambah. tercatat sebanyak 1.199 orang meninggal dunia. Selain itu, 114.200 warga masih terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Sementara itu, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan upaya pemulihan pascabencana. Fokus utama meliputi pembangunan hunian sementara (huntara), pembukaan dan pembersihan akses jalan serta jembatan yang terputus, dan pemulihan kawasan permukiman warga.

Wamenhut, Rohmat Marzuki menyatakan pemerintah tengah mengaudit 24 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain audit, Kemenhut juta telah mengevaluasi dan mencabut 40 izin PBPH berkinerja buruk seluas 1,5 juta hektare nasional di berbagai wilayah Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Pemerintah juga telah menyiapkan lahan relokasi di berbagai titik. Di Aceh tersedia 153 lokasi; Sumatera Utara terdapat 16 lokasi; Sumatera Barat tersedia 28 lokasi relokasi.

Mitigasi pascabencana banjir Sumatra capai tiga kesimpulan: (1) roda pemerintahan di daerah terdampak bencana ditargetkan kembali berjalan normal sebelum bulan puasa; (2) pemulihan pascabencana akan dilakukan oleh Satgas rehabilitasi yang dibentuk pemerintah; (3) proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera akan dilakukan secara terintegrasi dan berskala nasional.

Per Jumat (9/1/2026), korban meninggal akibat banjir Sumatra sudah mencapai 1.182 jiwa; korban hilang 145 jiwa; dan korban mengungsi menjadi mencapai 238.687 jiwa. Saat ini juga sudah ada 14 kabupaten di Provinsi Aceh yang status kebencanaannya bergeser dari tanggap darurat ke transisi darurat. Namun masih ada 4 kabupaten yang masih memperpanjang status tanggap darurat yaitu, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.

Prabowo mempersilakan semua pihak yang ingin mengirim bantuan ke korban banjir dan longsor di Sumatera selama prosedur yang disalurkan jelas dan transparan.

Mensos siapkan bantuan khusus bagi korban banjir Sumatra. Setiap keluarga akan mendapatkan minimal Rp8 juta untuk kebutuhan sehari-hari; Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga. Selain itu juga ada dukungan untuk lauk pauk yang besarannya masih dikoordinasikan dengan kementerian kesehatan.

‎Berdasarkan data per 18 Desember pukul 06.20, korban jiwa dari tiga provinsi terdampak mencapai 1.059 orang. Jumlah korban jiwa itu bertambah hingga sembilan orang dari data yang dihimpun BNPB sehari sebelumnya. ‎Jumlah korban jiwa akibat bencana Sumatera masih berpotensi meningkat. Sebab BNPB mencatat terdapat 192 orang yang masih belum ditemukan atau hilang setelah tiga pekan lebih penanganan bencana Sumatera tersebut. BNPB juga melaporkan ada lebih dari 7 ribu jiwa mengalami luka-luka.

Media asing menyoroti lagi bencana banjir di Sumatra. Salah satunya warga Aceh yang dilaporkan mengibarkan bendera putih. Ini dimuat laman Singapura, Channel News Asia (CNA). Dikatakan bahwa warga Aceh telah mengibarkan bendera putih untuk menandakan mereka tidak lagi mampu mengatasi kondisi di sana. "Warga telah mengibarkan bendera putih di depan rumah-rumah di desa-desa, di sepanjang jalan raya nasional, dan di pos-pos darurat serta lokasi evakuasi. Kantor-kantor pemerintah daerah juga mengibarkan bendera putih untuk memprotes apa yang digambarkan warga sebagai lambatnya respons pemerintah pusat terhadap bencana tersebut, menurut laporan media lokal," muat laman tersebut lagi.

Presiden RI Prabowo Subianto berharap, Papua turut ditanami sawit agar dapat berswasembada energi dengan menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari sawit. "Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit," kata Prabowo saat memberi pengarahan dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Prabowo juga ingin di Papua ditanam tebu hingga singkong agar bisa memproduksi etanol. Diharapkan dalam lima tahun ke depan, semua daerah, termasuk Papua, bisa swasembada energi dan swasembada pangan.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya segera merampungkan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prabowo diketahui memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Hambalang pada Minggu. Jajaran kabinet dipanggil usai Prabowo meninjau langsung lokasi terdampak banjir Sumatera. “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy, Senin (15/12/2025), dikutip Antara.

Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang teriak agar ditetapkan status darurat bencana nasional. Prabowo memastikan pemerintah bisa mengatasi dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Prabowo menyebut semua kekuatan sudah dikerahkan ke lokasi bencana dan situasi kini terkendali. "Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," kata Prabowo.

BNPB menyampaikan perkembangan upaya pencarian korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Per hari ini, korban meninggal bertambah menjadi 1.030 orang. Pencarian korban dilakukan di 3 Kabupaten Sumut, 4 Kabupaten Sumbar, dan 6 Kabupaten Aceh. Korban jiwa paling banyak ditemukan hari ini di wilayah Aceh. Adapun korban hilang saat ini menjadi 206 orang dan jumlah pengungsi menurun dari 624.670 jiwa menjadi 608.940 orang.

Banjir bandang yang kembali melanda kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada Minggu sore, 14 Desember 2025, menjadi pengingat kuat akan tingginya risiko hidrometeorologi di wilayah tersebut. Curah hujan yang turun hampir sepanjang hari memicu peningkatan debit Sungai Batang Kuranji hingga meluap dan merusak tanggul di sekitar Bendungan Nago. Situasi ini menempatkan warga di sepanjang daerah aliran sungai pada kondisi rawan, terutama mereka yang masih beraktivitas di sekitar permukiman lama pascabanjir besar sebelumnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyurati dua lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh. MTA menyebutkan, selain telah menyurati dua lembaga tersebut saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan insternasional.

Kementerian Pekerjaan Umum memastikan konektivitas utama di Provinsi Sumatera Utara mulai pulih setelah sempat putus akibat banjir Sumatera sejak akhir November lalu. Ruas strategis Jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Medan, Binjai, Pangkalan Brandan, Tanjung Pura hingga perbatasan Aceh kini sudah dapat dilalui kembali per Ahad, 14 Desember 2025.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, sudah tembus lebih dari 1.000 jiwa. Dari jumlah korban meninggal dunia berdasarkan kabupaten/kota paling banyak tercatat di Kabupaten Agam, Provinsi Aceh, mencapai 184 jiwa.

Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) kembali menyegel 3 Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) diduga melanggar tata kelola kehutanan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Inisial 3 PHAT itu adalah JAS, AR, dan RHS. Selain itu, Tim Ditjen Gakkum Kehutanan juga verifikasi lapangan dan olah TKP di lokasi Korporasi PT TBS/PT SN dan PLTA BT/PT NSHE dan menemukan papan peringatan dari Satgas PKH di lokasi Korporasi. Baca artikel detikfinance, "Diduga Picu Bencana Banjir Sumatera, 4 Perusahaan & 7 PHAT Disegel!" selengkapnya https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8255575/diduga-picu-bencana-banjir-sumatera-4-perusahaan-7-phat-disegel. Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera menetapkan status banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Sebanyak 113 organisasi dan lembaga masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi hukum, riset, dan sektor lingkungan hidup melayangkan somasi kepada Presiden Prabowo. Hingga saat ini pemerintah masih menyatakan bencana di tiga provinsi tersebut sebagai bencana daerah. Padahal,banjir bandang menyebabkan korban meninggal, luka-luka, dan masih dalam pencarian, merusak infrastruktur, kerugian sosial ekonomi serta rusaknya lingkungan.

Sampai dengan hari Rabu (10/12/2025) malam, jumlah korban jiwa akibat banjir di Sumatera mencapai 969 orang dan korban hilang ada 252 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan temuan lima jenazah korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan dengan temuan tersebut, korban meninggal dunia di tiga provinsi tersebut bertambah menjadi 969 jiwa.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas penyaluran bantuan pangan untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, Kamis (11/12/2025). Ini merupakan pelepasan bantuan yang kedua melalui program Peduli Bencana Alam Kementerian Pertanian, Bantuan Pegawai dari Kementerian Pertanian, bersama mitra strategis. Isi dari truk itu terlihat ada beras seberat 5 Kg, mie instan, susu, hingga makanan ringan. Amran menegaskan bantuan yang dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra strategis hanya berbentuk barang. Nilainya kurang lebih mencapai Rp 10 miliar.

Pemerintah akan membantu pengungsi yang huniannya rusak ataupun hancur karena bencana longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Presiden Prabowo Subianto setuju menganggarkan Rp 60 juta per rumah karena warga tidak direlokasi. Suharyanto mengatakan data tersebut belum final. Jenderal bintang tiga itu mengatakan pendataan masih dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Osmar Silalahi mengatakan jumlah pengungsi di tiga provinsi itu tercatat sebanyak 902.545 jiwa per Rabu kemarin. Kendati demikian, Omar mengklaim ada penurunan jumlah pengungsi. Berdasarkan data yang dimiliki Osmar, tercatat ada 1.047.107 warga korban banjir dan tanah longsor yang mengungsi di beberapa posko dan tenda pengungsian pada Senin (8/12). Menurut Ormar, hal tersebut pertanda bahwa beberapa korban perlahan mulai pindah ke kediaman masing-masing untuk kembali beraktivitas. Kata dia, seluruh personel masih akan dikerahkan untuk mengantar logistik, membuka jalur darat hingga memaksimalkan proses evakuasi di lokasi bencana.

Diaspora Indonesia yang menetap di Singapura mengeluhkan kebijakan pengiriman bantuan untuk korban bencana Sumatera. Salah seorang diaspora bernama Fika mengatakan bantuan yang dikirim dari luar Indonesia bakal dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. ‎Dia menjelaskan, bantuan dari diaspora yang dikirim ke Sumatera itu juga bakal dianggap sebagai barang impor. ‎Fika mengatakan pengenaan pajak untuk pengiriman bantuan korban banjir Sumatera telah membatasi inisiatif para diaspora. Dia berujar saat ini diaspora hanya bisa membantu dengan berdonasi uang untuk korban banjir Sumatera tersebut.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menghentikan sementara seluruh kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Kebijakan ini diambil setelah rangkaian banjir bandang dan longsor akhir November lalu memicu sorotan publik terkait temuan kayu hanyut yang terbawa arus. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan situasi cuaca ekstrem membuat semua pihak harus melakukan penyesuaian serius. Karenanya, kata dia, sektor kehutanan tidak boleh bekerja seperti kondisi normal.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang maupun lembaga boleh menggalang dana publik untuk disalurkan kepada korban banjir Sumatera. Namun, ia menggarisbawahi bahwa siapapun yang mengumpulkan donasi itu sebaiknya mengajukan izin kepada pemerintah terlebih dahulu. Menurut Gus Ipul, pengumpul dana donasi harus mematuhi ketentuan dengan cara mengajukan perizinan. “Kami mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan membantu dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat, silakan,” kata Gus Ipul sebagaimana dikutip dari Antara pada Rabu, 10 Desember 2025.

Karena mendesaknya situasi, WALHI menuntut pemerintah untuk (1) mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera mencabut seluruh perizinan berusaha sektor kehutanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dan (2) Kementerian Kehutanan juga harus melakukan tindakan penegakan hukum tegas terhadap aktivitas ilegal pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di tiga provinsi tersebut.

Sikap pemerintah Indonesia yang menolak bantuan internasional dalam menangani bencana di Sumatra dikritik. Proses rekonstruksi dan rehabilitasi usai banjir dan longsor diyakini akan berjalan lamban. Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menggambarkan keputusan menolak bantuan asing itu seperti "mengabaikan masalah atau menyangkal kenyataan" atas realita yang sebenarnya. Perbaikan kehidupan warga usai bencana, kata dia, membutuhkan banyak sumber daya. Pemulihan di seluruh wilayah terdampak banjir dan longsor Sumatra diperkirakan bisa memakan waktu hingga 20-30 tahun, jika sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah, menurut mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman. Lebih dari itu, Kamaruzzaman menyebut bencana ini berpotensi membuat kemiskinan di Aceh semakin dalam ketimbang wilayah lain di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan dukungan anggaran kepada daerah terdampak bencana. Bahkan, Presiden menaikkan nilai bantuan yang diminta. Semula, Tito mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan bantuan sebesar Rp 2 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten/kota yang anggarannya menipis akibat bencana. Presiden langsung merespons dengan menambah besaran bantuan tersebut.

Ribuan gelondong berbagai ukuran menumpuk di Pantai Air Tawar, Kota Padang, selepas banjir bandang. Gelondong-gelondong itu terhanyut banjir dari hulu DAS Aia Dingin yang mengalami perubahan tutupan hutan karena penebangan. Tumpukan gelondong juga ada di DAS Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan DAS Garoga di Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Banjir besar yang melanda Sumatera ini tidak terjadi karena faktor tunggal (cuaca) saja, tetapi juga karena dampak krisis iklim dan akumulasi kerusakan hutan yang terjadi bertahun-tahun ke belakang; banyak hutan alam di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang beralih fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman (Analisis Greenpeace, merujuk data Kemenhut periode 1990-2024) sehingga pemerintah harus serius membenahi kebijakan tata kelola lahan dan hutan secara menyeluruh demi menyelamatkan ekosistem dan masyarakat dari dampak bencana iklim.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Penggunaan dana siap pakai itu sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memastikan dana dan logistik tersedia untuk membantu bencana. Prabowo, kata Pratikno, telah menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga untuk ekstra responsif dan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, hingga pemulihan fasilitas.

Analisis Greenpeace Indonesia menunjukkan luas hutan alam di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) terus mengikis sepanjang kurun waktu 34 tahun terakhir. Saat ini, hutan alam di sana hanya tinggal sekitar 14 juta hektare saja. Analisis tersebut merujuk pada data Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) Kementerian Kehutanan. Dalam kurun waktu 1990-2024, banyak hutan alam di Provinsi Sumatra Utara beralih fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman. Situasi serupa disebut juga terjadi di Aceh dan Sumatra Barat.