Rencana pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun depan mesti kita waspadai. Menumpang agenda kodifikasi paket undang-undang terkait dengan pemilu, elite politik di negeri ini masih berambisi mengubah sistem pemilihan kepala daerah dengan menyerahkannya kembali ke dewan perwakilan rakyat daerah. Sikap itu tercermin dari pernyataan sejumlah ketua umum partai politik, termasuk Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Para elite politik itu ingin menghapus keterlibatan langsung rakyat dalam memilih pemimpinnya di daerah. Alasannya: biaya politik yang tinggi dan proses yang sangat panjang menghambat kelanjutan pembangunan.

Bahlil menjelaskan, Golkar mendukung pemerintahan Prabowo hingga selesai berdasarkan keputusan Munas. Golkar, kata dia, bakal konsisten mendukung pemerintahan Prabowo. Terkait usulan koalisi permanen yang dilontarkannya, Bahlil menyebut hal itu karena dalam pemerintahan dibutuhkan stabilitas. Dan untuk menciptakannya, butuh koalisi permanen.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti ongkos politik di Indonesia yang dinilai mahal. Oleh karena itu, dia mempertimbangkan usulan Partai Golkar agar pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Prabowo kemudian menyinggung usulan Partai Golkar terkait pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Dia juga meminta seluruh pihak turut memikirkan politik dan berdemokrasi di Indonesia yang berdaya saing, tidak mahal, tetapi tetap bersatu.

"Revisi UU Pemilu menjadi momentum penting untuk memastikan adanya struktur regulasi yang melindungi perempuan dan mendorong partisipasi politik yang lebih setara. Demokrasi yang inklusif bukan hanya hak perempuan, tetapi prasyarat bagi keadilan dan kualitas demokrasi Indonesia. Tanpa langkah konkret ini, demokrasi kita berisiko terus mereproduksi ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan."

“Penggunaan teknologi informasi seperti e-recap dapat menghasilkan proses dan hasil pemilu yang berintegritas dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Potensi gejolak dan konflik politik justru kecil jika teknologi dipakai untuk memastikan proses yang transparan dan cepat,”

Pemerintah tetap menyusun draf revisi Undang-Undang Pemilu meskipun inisiatif berada di tangan DPR. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi dinamika legislasi yang kerap berubah sekaligus menyiapkan naskah pembanding ketika pembahasan dimulai.

Delapan partai politik nonparlemen resmi mendeklarasikan Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2025). Koalisi ini membentuk kepengurusan Sekretariat Bersama (Sekber) dan menetapkan sejumlah agenda perjuangan, termasuk mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold satu persen.

Akar persoalan demokrasi Indonesia terletak pada lemahnya akuntabilitas representasi politik yang seharusnya dijalankan oleh partai politik. Oleh karena itu, reformasi partai politik dan revisi Undang-Undang Pemilu mendesak dilakukan terutama pascademonstrasi mengkritisi kinerja anggota DPR pada akhir Agustus lalu.

”Revisi UU Pemilu sudah semestinya menyentuh persoalan mendasar, yakni bagaimana memperbaiki representasi politik dan efektivitas jalannya pemerintahan,”

Reformasi pemilu tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan politik Indonesia. Namun, hal itu merupakan fondasi yang tidak bisa diabaikan. Dari pemilu yang lebih adil dan transparan akan lahir wakil rakyat yang lebih representatif dan akuntabel. Pada gilirannya, kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dapat kita pulihkan.