Bencana hidrometeorologi di Sumatera menyebabkan ratusan korban meninggal, ratusan orang hilang dan puluhan daerah terisolir. Ini memperlihatkan ringkihnya kondisi alam dan lemahnya kebijakan pengelolaan lingkungan. Situasi ini kontras dengan sikap dunia dalam konferensi tingkat tinggi iklim PBB COP30 di Belem, Brazil. Koalisi masyarakat sipil menilai COP30 gagal menghadirkan komitmen iklim secara tegas sebagai bentuk upaya menekan emisi dan memitigasi krisis iklim.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat implementasi aksi iklim setelah Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30 UNFCCC) di Belém, Brasil. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyatakan bahwa hasil COP30 menjadi pemicu percepatan eksekusi kebijakan iklim di dalam negeri, bukan sekadar forum negosiasi. Selain aspek kebijakan, Indonesia memperkuat posisinya dalam mekanisme pasar karbon global.

Meskipun banyak penelitian telah menunjukkan hilangnya keanekaragaman hayati ketika hutan hujan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, studi University of Massachusetts of Amherst adalah yang pertama menunjukkan gangguan yang luas terhadap daerah aliran sungai (DAS) tempat perkebunan tersebut berada. Dalam perkembangannya, kebutuhan minyak sawit menjadi pendorong utama deforestasi karena ekspansi perkebunan sering kali dilakukan dengan membuka lahan hutan, yang telah menyebabkan hilangnya sebagian besar hutan primer di Indonesia dan berkontribusi terhadap perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga bencana banjir bandang dan longsor seperti yang terjadi di Sumatra akhir November 2025.

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit) yang dimulai lewat kerja sama bersama sejumlah pihak yang diresmikan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) Brasil. Untuk memulainya, Indonesia dalam COP30 yang diadakan di Belem, Brasil itu telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman dan kerja sama dengan beberapa negara dan organisasi internasional.

"Harus ada tindakan dan target iklim yang ambisius. Pemerintah tak bisa lagi mengandalkan upaya mitigasi dan adaptasi yang hanya terpampang di atas kertas, dan tidak boleh ada lagi solusi palsu dalam kebijakan iklim nasional,"

Mendekati hari-hari terakhir konferensi iklim PBB COP30 di Belém, Brasil, pemerintah Indonesia tak kunjung menunjukkan gelagat untuk memperkuat komitmen iklimnya. Saat lebih dari 80 negara mendorong adanya kerangka kerja dalam Global Mutirão untuk keluar dari energi berbahan bakar fosil (fossil fuel phase out roadmap), Indonesia justru absen. Dalam proses negosiasi di COP30, pemerintah Indonesia juga anyep bicara tentang rencana kerja kehutanan untuk menghentikan deforestasi. Padahal, dua langkah tersebut merupakan kunci utama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab krisis iklim dan melindungi keanekaragaman hayati.

Masyarakat sipil mengkritisi misi pemerintah mengumpulkan Rp16 triliun dari perdagangan karbon di COP30 di Belém, Brasil. Mereka ragu mekanisme yang pemerintah dorong ini benar-benar berkontribusi menurunkan emisi dan rawan makin jauh dari berkeadilan iklim. Torry Kuswardono, Koordinator Sekretariat Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), menilai, komitmen iklim Indonesia penuh kontradiksi. Kebijakan pemerintah yang gencar mendorong perdagangan karbon, cenderung berorientasi keuntungan finansial, alih-alih menjadi upaya serius menekan emisi apalagi berkeadilan iklim.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pungutan pajak karbon belum menjadi prioritas untuk diterapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja (APBN) 2026. Pemerintah bakal lebih mengutamakan instrumen perdagangan karbon global. Febrio menyatakan pemerintah masih memprioritaskan target pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Data terkini memperkirakan kerugian ekonomi nasional akibat perubahan iklim bisa mencapai Rp544 triliun, dengan masyarakat sipil menjadi pihak yang paling terdampak. Sejumlah kelompok masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) mendorong publik untuk ikut memantau dan mendesak pemerintah Indonesia menghasilkan komitmen iklim yang lebih ambisius dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) yang digelar di Belém, Brasil, pada 10 - 21 November 2025.

Pemerintah Indonesia menegaskan sektor kehutanan menjadi fokus utama dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini ditegaskan dalam Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil. Melalui keikutsertaan dalam Tropical Forest Forever Facility, Indonesia menunjukkan komitmen dalam pendanaan dan restorasi hutan tropis.

Dalam pidato resmi Indonesia di COP 30 Brasil yang disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, pemerintah menunjukkan komitmen iklim Indonesia. Pemerintah berjanji patuh terhadap Perjanjian Paris dan akan mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat serta menekankan narasi pertumbuhan ekonomi 8 persen secara berkelanjutan. Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi mengatakan, peran perempuan tak banyak disebut dalam komitmen iklim Indonesia. Perempuan hanya dinilai sebagai kelompok rentan yang terdampak perubahan iklim.

”Pemerintah masih menonjolkan proyek-proyek besar, seperti nuklir, biofuel, dan waste-to-energy yang berpotensi menguatkan ketimpangan dan mempersempit ruang hidup perempuan akar rumput. Komitmen Indonesia tidak bisa hanya sekadar ajang berjualan karbon,”

Belem: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam Climate Summit di Belem, Brasil. Menhut Raja Antoni menegaskan kembali komitmen Indonesia memberikan 1,4 juta hektare hutan adat untuk masyarakat. Hashim menyebut hal ini akan dilakukan dalam waktu empat tahun ke depan.

Pemerintah dinilai memiliki skema pembiayaan untuk melakukan program pensiun dini terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Tiga lembaga, yakni CREA, Celios, dan Trend Asia menyebut skema pembiayaan yang bisa digunakan pemerintah, di antaranya, Just Energy Transtion Partnership (JETP), Energy Transtition Mechanism (ETM), dan berbagai inisiatif green finance lainnya.

Masyarakat lokal sekitar wilayah muara Astanajapura tempat berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon yang dulunya lumbung ikan sebagai Jomblang Selar; sebuah tanah ulayat yang sistem pengelolaannya berlapis, kini tak ubahnya 'laut mati'. Rakyat Penyelamat Lingkungan (Rapel) mendata kerugian masyarakat nelayan dari aktivitas pembangunan PLTU Cirebon sangat besar, meliputi hilangnya zona tangkap ikan seluas 140 hektar

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai bisa menjadi "kuda hitam" dalam mempercepat transisi energi Indonesia menuju target Indonesia Emas 2045.ICEF dan Institute for Essential Services Reform (IESR) merekomendasikan tiga strategi utama yang dapat dicapai dalam dua tahun ini. Salah satunya pelaksanaan program PLTS Desa 100 GW. Program ini dapat menjadi kuda hitam atau game changer bagi transisi energi Indonesia. Adapun syarat yang dibutuhkan di antaranya terdapat dasar hukum yang mengikat, kejelasan lembaga pelaksana, serta mekanisme pelaksanaan yang transparan, termasuk peran Koperasi Merah Putih.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, dokumen komitmen iklim terbaru Indonesia ini hanya memperbarui metode pengukuran emisi gas rumah kaca (GRK), tanpa menghadirkan terobosan aksi mitigasi yang mampu memberi dampak signifikan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Indonesia mengirim delegasi terdiri dari 450 orang ke Conference of the Parties atau COP 30 Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di Belém, Brasil. Delegasi yang akan dipimpinnya tersebut jauh lebih sedikit daripada yang berangkat ke COP 29 di Azerbaijan pada 2024. Sebagian besar anggota delegasi, disebutkan Hanif, datang dari badan usaha. Adapun menteri yang hadir tahun ini selain dirinya adalah Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Delegasi akan bertolak sejak 2 November 2025.

Pemerintah Indonesia baru saja menyosialisasikan terbatas dokumen second nationally determined contribution (SNDC) atau NDC kedua secara daring, Rabu (23/10/25). Dalam NDC kedua ini pemerintah beralih model dari target berbasis persentase menjadi berbasis tingkat emisi absolut. Pemerintah klaim, model ini memberikan kejelasan lebih tinggi dan mencerminkan peningkatan ambisi serta penyempurnaan metodologi.

Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30-UNFCCC) yang akan digelar pada November 2025, Indonesia masih belum menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) untuk periode 2031–2035. Padahal, tenggat penyerahan telah terlewati, yakni September lalu. Meski begitu, pemerintah memastikan bahwa draf dokumen tersebut sudah disiapkan.

Greenpeace menyoroti inkonsistensi kebijakan energi Indonesia: di forum global pemerintah berjanji transisi ke energi bersih, tapi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) masih memuat proyek PLTU dan gas baru. Mereka mendesak sinkronisasi kebijakan, insentif energi terbarukan, transparansi data, dan penghentian proyek fosil agar target Net Zero Emission tak jadi ilusi.

Total pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 mencapai Rp8,117 triliun, yang sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur energi, perluasan akses masyarakat, hingga penguatan ketahanan energi nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi XII DPR RI menyepakati Pagu Indikatif Kementerian ESDM tahun 2026 sebesar Rp 21,66 triliun. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pagu anggaran awal yang telah ada sebelumnya yakni sebesar Rp 8,12 triliun. Anggaran ini kemudian ditambah guna memenuhi target prioritas Presiden untuk pembangunan program Jaringan Gas (Jargas) dan sektor kelistrikan sebesar Rp 8,54 triliun.