Berbagai organisasi masyarakat sipil mengkritik Penguatan Reforma Agraria karena mengatur penataan aset reforma agraria, dengan pemberian hak atas tanah bagi rakyat melalui mekanisme hak berjangka di atas hak pengelolaan (HPL) bank tanah. Mekanisme HPL Bank Tanah sebagai kekeliruan besar dan bertentangan dengan konstitusi, serta Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) karena berpotensi memperkuat paradigma negara sebagai pemilik tanah dan menghidupkan kembali asas domein verklaring yang UUPA hapus.

Badan Bank Tanah saat ini memiliki total aset persediaan seluas 35 ribu hektare (ha), dengan sekitar 11 ribu hektare untuk reforma agraria. Tanah-tanah tersebut, akan dikelola untuk berbagai kepentingan baik kepentingan masyarakat dan juga program pemerintah. Lokasinya sendiri banyak di remote area, seperti luar Jawa. Nantinya, Bank Tanah juga akan bekerja sama dengan Kementerian ATR merumuskan pengaturan kerjanya agar tidak tumpang tindih.

Sudah terbit surat keputusan HGU dari 328 ribu hektare (total 486 ribu hektare sudah dibahas) untuk dijadikan food estate di Merauke dan Boven Digoel. Izin HGU ini akan diberikan kepada PT Agrinas Pangan, PT Agrinas Palma, dan untuk kepentingan Kementerian Perhubungan seperti pelabuhan dan bandar udara.

Konflik agraria kembali menelan korban di Tanah Air. Kasus terbaru, lima petani di Bengkulu diduga ditembak oleh petugas keamanan perusahaan sawit. Di tengah rentetan peristiwa serupa, Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria yang baru dibentuk DPR didesak segera bergerak.

Beberapa minggu lalu (5/11), Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk dilakukan pembagian tanah (land reform) dan alat produksi bagi petani miskin dari kelompok pendapatan desil 1 dan desil 2 (sangat miskin dan miskin). Kebijakan ini muncul setelah sebulan sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat membuat Pansus Penyelesaian Konflik Agraria sejak bulan lalu. Kesan kuat yang muncul adalah pemerintah dan parlemen di era Prabowo memiliki niat baik untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945, Ekonomi Konstitusi, untuk menciptakan keadilan kepenguasaan bumi, air, dan segala kekayaan yang dikandungnya (agraria) demi kemakmuran kehidupan rakyat, sehingga dalam hal ini Ekonomi Konstitusi bisa juga dimaknai sebagai pelaksanaan Reforma Agraria dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi 8%.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pemerintah terus berupaya untuk memastikan tanah digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), telah ditetapkan 5.198,13 hektar tanah di mana 5.006,68 hektare atau 96 persen dialokasikan langsung untuk program Reforma Agraria.

Pemerintah mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kedua program ini menjadi instrumen utama pemerataan akses lahan bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan.

Rapat paripurna DPR menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) penyelesaian konflik agraria. Pansus harus serius mengawasi dan memastikan pelaksanaan reforma agraria mencakup 3 pekerjaan utama yakni redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria struktural dan pengembangan ekonomi di Lokasi Reforma Agraria oleh Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional (BP-RAN) serta mitra Kementerian/Lembaga.

“Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan dibentuk oleh DPR RI ini harus mampu menjadi terobosan politik dan hukum atas kemacetan pelaksanaan reforma agraria selama ini, baik dari sisi tumpang tindih kebijakan, kelembagaan, anggaran dan pelaksanaan di lapangan,”

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima aspirasi dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) beserta perwakilan dari kelompok petani dan nelayan dari sejumlah daerah guna mencari strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Pansus DPR sedang membuat peta jalan penyelesaian konflik yang meliputi berbagai cara penyelesaian konflik agraria. Pertama, pansus sedang mendorong pembentukan aturan hukum yang lebih khusus (lex specialis) dalam pendaftaran tanah atau aset. ​Langkah kedua, penertiban tanah eks hak guna usaha (HGU) perusahaan swasta maupun ”pelat merah”. Ketiga, pembenahan tanah rakyat di dalam kawasan hutan.

Konflik agraria semakin banyak dan korbannya pun semakin bertambah sehingga Pansus DPR masih perlu mengkaji berbagai upaya yang telah dilakukan sejumlah lembaga dalam menyelesaikan konflik agraria serta melibatkan organisasi masyarakat sipil, seperti KPA dalam mencari solusi. Hal terpenting, pansus harus segera bergerak agar tidak ada waktu penyelesaian konflik yang terbuang.