Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sejumlah mahasiswa yang mengajukan uji materi terhadap Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan meminta rakyat selaku konstituen dapat memberhentikan anggota DPR. Menurut MK, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Mahasiswa menggugat Undang-Undang No 17 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta rakyat selaku konstituen dapat memberhentikan anggota DPR RI. Pemohon berpendapat Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan prinsip-prinsip di konstitusi, di antaranya kedaulatan rakyat, partisipasi aktif dan perlakuan yang sama terhadap jalannya pemerintahan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda menyatakan perlu adanya revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan 30% keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR.

MKD memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik. Sahroni dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi nonaktif dari DPR selama 6 bulan sejak putusan. Sedangkan Adies Kadir dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik, Politikus Partai Golkar itu bisa segera diaktifkan kembali sebagai anggota DPR.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memerintahkan Kesekjenan DPR memotong anggaran reses bagi anggota DPR menjadi 22 titik kunjungan. Putusan yang dibacakan dalam sidang MKD hari ini itu bersifat final dan mengikat.

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR telah memberi izin kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD untuk menghelat sidang etik yang dilakukan lima anggota Dewan yang dinonaktifkan fraksi partai. Kelima orang yang dimaksud adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari fraksi Partai NasDem; Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dari fraksi PAN; serta Adies Kadir dari fraksi Partai Golkar.

Pada Agustus 2025, dana reses untuk anggota DPR RI sempat diwarnai salah transfer di mana uang yang diterima mencapai Rp 756 juta dari seharusnya Rp 702 juta. Wakil Ketua DPR mengeklaim bahwa kelebihan dana senilai Rp 54 juta ditarik kembali dan tidak masuk ke rekening para anggota dewan.

Ada kenaikan dana reses bagi anggota DPR periode 2024-209 menjadi Rp 702 juta, naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan dana reses periode 2019-2024 senilai Rp 400 juta.

Komponen dana reses yang bertambah drastis itu antara lain disebabkan karena jumlah titik kunjungan anggota dewan ke dapil lebih banyak dari periode sebelumnya.

Belakangan dilaporkan dana reses dikabarkan naik dari Rp 702 juta (per Mei 2025) menjadi Rp 756 juta (per Oktober 2025), padahal akuntabilitas dan hasil dari penyaringan aspirasi publik dari kegiatan ini masih minim.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengadakan pertemuan yang membahas agenda transformasi dan reformasi kelembagaan DPR agar lebih transparan dan sesuai dengan harapan rakyat.

”Akuntabilitas dan transparansi anggaran harus ditingkatkan, program pemerintah perlu ditinjau ulang, layanan publik diperbaiki, serta ruang dialog dengan buruh dibuka untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat,”

“Sudah seharusnya setiap kebijakan yang diambil oleh DPR merefleksikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. [...] Kita harus lebih banyak berempati pada persoalan kepublikan, sekaligus memastikan mereka bekerja untuk membuat masyarakat lebih sejahtera,”

Didampingi jajaran pimpinan partai politik, Prabowo mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mencabut beberapa kebijakan. Salah satunya, tunjangan anggota DPR yang bernilai jumbo. DPR juga akan memoratorium kunjungan kerja anggota ke luar negeri.

“Kalau DPR punya sense of crisis, memilih prihatin dengan menggunakan fasilitas rumah dinas yang masih bagus akan menjadi pilihan. Sehingga uang tunjangan Rp 50 juta per orang itu diperuntukkan bagi rakyat saja,”

Isu soal gaji anggota DPR tembus Rp3 juta per hari beredar di publik, khususnya pengguna media sosial, beberapa hari terakhir. Isu mengemuka setelah anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut anggota dewan per bulan bisa menerima pendapatan hingga Rp100 juta.