Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi sejak 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.

Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.

Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.

Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.

Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.

Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Kader partai anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.

Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).

Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor. DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian. Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen, serta selesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi & ketenagakerjaan. Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.