Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

Ikut pantau tuntutannya lebih lanjut di sini

Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

Ikut pantau tuntutannya lebih lanjut di sini

Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

Ikut pantau tuntutannya lebih lanjut di sini

Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor. DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

Ikut pantau RUU-nya lebih lanjut di sini

Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

Ikut pantau tuntutannya lebih lanjut di sini

TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian. Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

Ikut pantau isunya lebih lanjut di sini

Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen, serta selesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

Ikut pantau isunya lebih lanjut di sini

Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi & ketenagakerjaan. Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

Ikut pantau tuntutannya lebih lanjut di sini