Dorong reformasi perpajakan yang lebih adil
Komitmen ini merespon tuntutan dari
4 Des 2025
Saat Purbaya Mengincar Kepatuhan Pajak Pengusaha Sawit hingga Batu Bara
Direktorat Jenderal Pajak memburu kepatuhan pajak sektor sawit dan batu bara untuk meningkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan pentingnya kontribusi sektor ini dan akan mengenakan bea keluar batu bara pada 2026.
10 Nov 2025
Ekonomi lesu, target penerimaan pajak tidak tercapai
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui target penerimaan pajak tahun ini memang susah tercapai. Purbaya beralasan ekonomi Indonesia sedang tidak dalam kondisi baik. Ia pun menegaskan sulitnya mencapai target penerimaan pajak bukan salah para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
9 Nov 2025
Menkeu Purbaya akan kenakan cukai pada produk popok hingga tisu basah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyusun kajian perluasan Barang Kena Cukai (BKC) untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, kepabeanan, dan cukai, serta pemetaan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam kajian tersebut, sejumlah komoditas baru masuk dalam pertimbangan, seperti diapers ( popok), alat makan dan minum sekali pakai, hingga tisu basah.
21 Okt 2025
Pajak Pedagang Online di Shopee Cs Dipungut Jika Ekonomi 6 Persen
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pungutan pajak untuk pedagang online atau merchant di e-commerce belum akan diperlakukan. Dia mengatakan, berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pungutan pajak itu ditunda sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen.
20 Okt 2025
Soal TKD: Purbaya Minta Pemda Lakukan Ini Agar Belanja Optimal dan Berkualitas di Akhir Tahun
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa minta Pemda percepat penyerapan dana TKD dan hindari menimbun anggaran Rp233,9 triliun di bank. Ia dorong belanja produktif, tata kelola bersih, dan transfer lebih cepat agar ekonomi daerah tetap tumbuh merata.
10 Okt 2025
Pemangkasan TKD Mengabaikan Konstitusi
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman Suparman mengatakan pemangkasan TKD melanggar UU HKPD yang mengatur pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan satu tahun sebelumnya. Pemangkasan juga berpotensi mengabaikan konstitusi yang mengamanatkan bahwa "hubungan keuangan [...] pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur serta dilaksanakan secara adil dan selaras".
8 Okt 2025
18 Gubernur Protes ke Purbaya karena Anggaran Daerah Dipotong
Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi memprotes Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atas pemotongan dana transfer ke daerah (TKD). Pemangkasan DAU, DBH, dan tunda salur dinilai mengancam APBD 2026 serta menghambat pembayaran tunjangan dan operasional ASN. Menkeu Purbaya meminta pemda memperbaiki kualitas belanja dan memastikan penyerapan anggaran efektif, sambil menjanjikan evaluasi hingga akhir tahun.
7 Okt 2025
"Dengan kapasitas fiskal rendah ini, pertumbuhan ekonominya
"Dengan kapasitas fiskal rendah ini, pertumbuhan ekonominya bergantung pada belanja APBD. Artinya, ketika ada pengurangan TKD, itu akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah,"
Lihat semua
Konteks
Kebijakan efisiensi anggaran pada era pemerintahan Presiden Prabowo membuat dana transfer dari pusat ke daerah (TKD) banyak terpangkas.
Agustus 2025, protes besar-besar pecah di Pati pasca Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 250 persen; disinyalir akibat pemotongan TKD yang mengakibatkan pemerintah daerah perlu mencari cara untuk tetap dapat membiayai pemerintahan tanpa bergantung ke pusat.
Pemotongan TKD dikhawatirkan akan berdampak terhadap keberlangsungan pembangunan dan ketahanan fiskal daerah. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mencatat sekitar 60-70 persen daerah masih mengandalkan transfer dari pusat. Bahkan, ada daerah yang 80-90 persen APBD-nya mengandalkan pendapatan dari TKD.
Saat ini pajak-pajak yang besar seperti PPh Badan dan PPN masih masuk ke pusat seluruhnya. PPh perorangan dan migas hanya sebagian kecil yang dibagi ke daerah. Pemda hanya dapat pendapatan dari pajak-pajak seperti pertambangan minerba, PBB, pajak reklame, dan pajak hotel dan restoran. Inilah yang membuat banyak daerah-daerah sangat bergantung pada Transfer ke Daerah dari pusat.
Herman N Suparman
Kebijakan yang memengaruhi masalah ini
Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab
DPR Komisi XI
Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasion...
