Mobil pengangkut menu makan bergizi gratis (MBG) menerobos pagar SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara. Laju mobil berhenti usai menabrak siswa dan guru di lokasi. Belasan orang terluka akibat peristiwa nahas di Kamis pagi itu. Insiden itu terjadi pada Kamis (11/12/2025) pukul 07.39 WIB. Dia mengatakan mendapat informasi dari kepala SPPG setempat bahwa yang terluka ada beberapa orang. Mereka dibawa ke dua rumah sakit. "Sebanyak 19 korban dirawat di 2 RS, sumber informasi Kepala SPPG. Saya meluncur ke TKP," katanya.

Kebutuhan pemenuhan protein nasional diproyeksi melonjak signifikan pada 2026, seiring program makan bergizi gratis (MBG) yang akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, swasembada protein diperlukan untuk menopang kebutuhan MBG. Kebutuhan ini bisa didapatkan dari beragam sumber protein seperti telur, daging ayam, hingga ikan.

Badan Gizi Nasional (BGN), Danantara, dan bank-bank Himbara menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung pembiayaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kerja sama ini bertujuan membantu mitra mendirikan SPPG dan mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merealisasikan pencairan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 41,3 triliun sampai Oktober 2025. Realisasi itu setara 58,2% dari pagu yang tersedia dalam APBN 2025 Rp 71 triliun. Nilai anggaran MBG yang sudah dicairkan itu telah dinikmati oleh 41,9 juta penerima melalui 15.369 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias SPPG.

Pernyataan Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, bahwa 'tidak diperlukan ahli gizi' dalam program MBG, memunculkan berbagai masalah yang belum sepenuhnya tertangani. Mulai jumlah ahli gizi yang dianggap kurang, penghargaan atas profesi itu, hingga bagaimana memaksimalkan peran mereka dalam MBG. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut belakangan meminta maaf setelah gelombang kritik menghampirinya, terutama di media sosial.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menuturkan bahwa pihaknya akan menggelontorkan dana Rp 1,2 triliun per hari untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Dadan menyampaikan, BGN mendapatkan pagu anggaran senilai Rp 268 triliun dengan dana cadangan Rp 67 triliun pada tahun depan. Anggaran tersebut akan langsung tersalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di daerah untuk memenuhi asupan MBG bagi anak-anak.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, anggaran Rp 20 triliun yang disiapkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan digunakan untuk membiayai para peternak ayam pedaging dan petelur di seluruh Indonesia. Proyek ini dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari hulu dan peternakan kecil di hilir. Danantara akan membiayai para peternak ayam petelur dan pedaging agar kebutuhan telur dan daging ayam untuk MBG bisa terpenuhi.

Pemerintah berencana menanamkan investasi senilai Rp20 triliun guna membangun peternakan ayam pedaging dan petelur di berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar memperkuat pasokan pangan nasional untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyiapkan pembiayaan bagi koperasi yang akan menyediakan bahan baku untuk program makan bergizi gratis (MBG). Dana itu akan disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan nilai hingga Rp 200 miliar. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan saat ini sudah ada lebih dari seribu koperasi yang terlibat dalam program MBG. Mereka berperan sebagai pengelola dapur MBG maupun pemasok bahan pangan, seperti ayam, telur, dan susu.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencatat sebanyak 20 siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Setu Wetan mengalami gejala keracunan makanan usai menyantap menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni di Cirebon, Selasa, membenarkan kejadian tersebut dan menduga kejadian ini disebabkan oleh konsumsi menu soto ayam yang disajikan untuk para siswa. Ia menjelaskan, para siswa dilaporkan mengalami mual, muntah, dan pusing beberapa saat setelah makan siang di sekolah.

Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan menyempurnakan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk tim koordinasi penyelenggaraan salah satu program prioritas tersebut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan rapat perdana tim ini sesuai dengan arahan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis. Bersama dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang sebagai ketua pelaksana harian, tim koordinasi juga bertugas mendukung penyelenggaraan MBG melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan program ini.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan pemerintah berencana menyiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas pada 2026. Nantinya akan ada sekitar 100 ribu lansia dan 30 ribu penyandang disabilitas yang menjadi penerima manfaat program MBG.

Setelah adanya masalah keracunan, kini muncul kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja dapur makan bergizi gratis (MBG). Seorang pekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi di Bekasi, Jawa Barat, melaporkan tindak kekerasan fisik dan verbal kepala dapur ke kepolisian setempat pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap program makan bergizi gratis (MBG) menyebabkan kenaikan permintaan telur ayam ras dan daging ayam ras. Bahkan, komoditas ini menjadi penyumbang utama inflasi pada Oktober 2025.

Ratusan nampan berlabel Makan Bergizi Gratis atau MBG ditemukan tersimpan di sebuah ruko di Jakarta Utara. Alih-alih memenuhi standar keamanan pangan, nampan-nampan ini diduga palsu dan tak mengantongi sertifikat SNI serta label halal yang sah.

Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, menyampaikan permohonan maaf atas tindak kekerasan yang dilakukannya kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Gampong Sagoe pada Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam rekaman video yang tersebar di media sosial, Hasan menyatakan permohonan maaf kepada korban bernama Muhammad Reza atas pemukulan yang dilakukannya.

KEPALA Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan India akan memberikan bimbingan teknis makan bergizi gratis di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dadan mengatakan, sebelum memulai program makan bergizi gratis, BGN memang berkunjung ke India untuk melihat role model pelaksanaan progam makan gratis di sana. Dadan mengatakan kerja sama dengan India akan akan fokus pada pengawasan, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan institusi.

Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan dua aturan mengatur makan bergizi gratis (MBG) hari ini, Rabu, 29 Oktober 2025, yaitu soal keputusan presiden (Keppres) tentang tim koordinasi penyelenggara program MBG dan Perpres tata kelola MBG.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tetap ngotot untuk mengambil anggaran tidak terserap dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Oktober 2025 nanti. Purbaya menekankan bahwa dirinya ingin melihat seberapa efektif Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan programnya.

Korban keracunan program makan bergizi gratis (MBG) tetap bertambah meski pemerintah sudah menutup sementara dapur yang bermasalah. JPPI mencatat korban keracunan MBG tembus menjadi 10.482 orang pada Sabtu, 4 September 2025.

"Dengan data ini (10 ribu kasus keracunan MBG), kita bisa simpulkan bahwa penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif,"

“Tidak ada hari ini yang mengatakan MBG melanggar hak asasi manusia (HAM), semua percaya jika MBG adalah realisasi right to food, bukan,”

Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah lebih dari 6.000 siswa mengalami keracunan, tetapi menegaskan jumlah kasus itu sangat kecil dibanding total 30 juta penerima manfaat, yakni hanya 0,0017 persen. Ia menyatakan insiden tersebut tidak berarti kegagalan program karena capaian distribusi MBG selama 11 bulan sudah mendekati keberhasilan program serupa di Brasil, yang menjangkau 47 juta orang dalam setahun.

Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan) memaparkan enam poin perbaikan yang disepakati dalam rapat evaluasi MBG; (1) pemerintah akan menutup satuan SPPG yang bermasalah, (2) mengevaluasi juru masak di seluruh SPPG, (3) mensterilisasi seluruh alat makan dan memperbaiki proses sanitas, (4) mewajibkan semua dapur MBG memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS), (5) memberdayakan kesehatan masyarakat (puskesmas), dan (6) unit Kesehatan sekolah (UKS) ikut memantau SPPG secara rutin serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan program MBG ikut aktif dalam mengawasi program ini.

Dokter dan ahli gizi Tan Shot Yen melempar kritikan pedas terkait menu MBG itu. Menurutnya, menu MBG sejatinya untuk memenuhi gizi, tapi menunya malah burger hingga spageti yang gak sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar program MBG dihentikan karena kasus keracunan terjadi di berbagai daerah. Program ini dinilai sebagai kesalahan sistemik, bukan semata teknis. Juri Ardiantoro (Wakil Menteri Sekretaris Negara) pun menanggapi kalau semua masukan terkait MBG akan diterima, tapi program MBG akan tetap berjalan.

Progam MBG dapat jatah anggaran Rp 335 triliun pada 2026 atau naik 471 persen dari alokasi Rp 71 triliun tahun 2025 walaupun serapan anggaran tahun ini lamban. Per 8 September 2025, belanja MBG hanya Rp 13 triliun (18,3 persen dari pagu anggaran Rp 71 triliun). Anggaran ini dialokasikan untuk melayani 22,7 juta penerima manfaat dan operasi 7.644 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.

Badan Gizi Nasional menolak ide untuk ngubah skema penyaluran program MBG menjadi bantuan tunai. Dadan Hidayana (Ketua BGN) menilai pemberian uang tunai semacam itu sudah diwakili oleh program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan Kementerian Sosial. Selain itu, skema bantuan tunai gak mungkin dilakukan karena pemerintah ingin nyiptain sistem rantai pasok ekonomi desa.

Dadan Hindayana (Kepala BGN) bilang kalau anak-anak yang mengalami trauma akibat keracunan MBG akan mendapat perhatian khusus. BGN juga menghormati keputusan anak-anak yang untuk sementara gak makan makanan dari program MBG. Menurutnya, hanya sebagian kecil anak yang mengalami trauma berkepanjangan, sementara mayoritas kembali mengikuti program.

Muncul surat perjanjian antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan penerima manfaat yang berisi permintaan untuk merahasiakan informasi kalau terjadi keracunan. Contohnya di Sleman, beredar foto surat perjanjian yang ngewajibin penerima manfaat merahasiakan informasi jika terjadi dugaan keracunan. Tapi, ini dibantah tegas oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang.

"KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik.”

Charles Honoris (Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP) mendorong BGN buat coba pola lain dalam penyediaan MBG; kasih uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing. Menurut Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara), ide ini sah-sah saja. Namun, menurutnya konsep pemberian makan siang secara langsung kepada siswa di sekolah merupakan skema terbaik yang bisa dijalankan.

Pihak Istana Kepresidenan meminta maaf karena keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih terus terjadi di berbagai daerah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pun menegaskan kalau kasus keracunan MBG bukanlah suatu hal yang diharapkan akan terjadi.

Hingga pertengahan September 2025, tercatat 5.360 siswa jadi korban keracunan makanan akibat program ini. Tapi sayangnya, setiap kali kasus keracunan yang ramai, pemerintah malah saling lempar tanggung jawab. Padahal pemerintah sebagai penyelenggara program wajib bertanggung jawab atas keselamatan penerima manfaat karena anak-anak sekolah bukanlah objek percobaan kebijakan, mereka adalah subjek yang punya hak atas kesehatan dan wajib dilindungi oleh konstitusi.

"Menurut saya langkah terbaik adalah menghentikan sementara MBG ini dan evaluasi total sembari perbaiki sistem, dan bisa juga cari berbagai alternatif model lain,"

Wafa Riansah (Wakil Sekretaris RMI-NU DKI Jakarta) bilang kalau hasil uji lab yang dilakukan NU menunjukkan kalau proses pencetakan nampan untuk MBG memakai unsur minyak atau lemak babi. Oleh karena itu, RMI-NU mendesak Kementerian Perdagangan menghentikan impor food tray yang terbukti menggunakan bahan tidak halal.

Herry Mendrofa (Direktur Eksekutif CISA) khawatir dengar kabar dapur MBG dikuasai oleh anggota DPRD di sejumlah daerah. Menurutnya, jika ada dominasi elite politik semacam ini terhadap dapur MBG, ada berisiko rent-seeking behavior; keputusan alokasi tidak lagi berbasis efisiensi atau keadilan, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok.

Pemerintah Kabupaten Sleman meminta guru untuk mencicipi MBG sebelum dibagikan ke siswa. Langkah ini diambil untuk mencegah kasus keracunan makanan terulang, padahal dalam kasus keracunan di Yogyakarta, seorang guru sudah sempat mengalami gejala karena ikut mencicipi makanan. Ini nunjukin kalau mekanisme filter sudah berjalan, meski tetap kecolongan. Oleh karena itu, Pemkab menilai perlunya SOP lebih tegas agar pencegahan bisa dilakukan secara konsisten.

Nurhadi (anggota Komisi IX DPR RI) menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program MBG. Sejumlah calon dapur yang sudah berstatus lulus survei di akun resmi BGN, tiba-tiba mendapat penolakan pembangunan dengan alasan kuota kecamatan penuh. Padahal, banyak titik dapur di lapangan yang belum dibangun, bahkan belum pernah ada sama sekali.

Kabupaten Indramayu masih kekurangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada 33.500 orang penerima manfaat sehingga diperlukan 134 dapur MBG, tapi realisasinya baru sekitar 10%; 14 SPPG beroperasi, 15 SPPG menunggu pencairan dana operasional, dan puluhan lainnya masih dalam tahap persiapan.

"Kalau di Jakarta dari waktu ke waktu dilakukan survei kepuasan konsumen, baik yang terima MBG, orang tua, guru, dan bahkan penyedianya juga [...] proses pengumpulan data dari waktu ke waktu harus dikerjakan dengan cermat sesuai kaidah ilmiah yang sahih.”

Kepala BGN menyatakan penyerapan anggaran program MBG per akhir Juli 2025 mencapai Rp 7,9 triliun. Angka ini melampaui proyeksi penyerapan anggaran sebelumnya sebesar Rp 6 triliun. Penyerapan anggaran yang signifikan ini akan terus terjadi dalam dua bulan ke depan. Adapun per Agustus, penyerapan anggaran MBG bisa mencapai Rp 9 triliun.

Kepala BGN melaporkan per Juli 2025, jumlah penerima manfaat program MBG baru mencapai 7,7 juta orang atau setara 9% dari target jumlah penerima manfaat secara keseluruhan: 82,9 juta penerima manfaat per akhir tahun 2025.