Tidak sedikit penduduk usia produktif di Indonesia yang tidak bekerja dan telah putus asa mencari kerja. Fenomena ini tercatat dalam laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Pada laporan ini disebutkan, ada sekitar 45 ribu lulusan S1 dan lebih dari 6 ribu lulusan pascasarjana (S2 dan S3) yang masuk kategori menganggur dan putus asa.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus mendorong Desk Ketenagakerjaan Polri untuk terus bergerak cepat menyelesaikan persoalan buruh. Hal itu sesuai dengan tujuan awal pembentukan Desk Ketenagakerjaan oleh Korps Bhayangkara. Desk Ketenagakerjaan Polri, kata Sigit, juga terus berupaya melakukan mediasi sosial kepada buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Inisiatif Pemerintah dalam mewujudkan 10.000 hunian pekerja pada acara Ground Breaking dan Pencanangan Pembangunan Griya Pekerja sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto didukung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan. ‎Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menugaskan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) dalam bentuk Griya Pekerja hunian layak dan terjangkau bagi pekerja Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 884 pengaduan dari pekerja melalui kanal Lapor Menaker yang resmi dirilis pada 12 November 2025. Dari jumlah itu terbanyak keluhan mengenai hubungan kerja dan pengupahan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan dalam satu aduan, pekerja mencantumkan banyak keluhan, mulai dari pengaduan terkait hubungan kerja sebanyak 441 laporan, dan terkait pengupahan sebanyak 427 aduan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi meluncurkan kanal “Lapor Menaker”, sebuah platform pengaduan masyarakat yang dirancang untuk memperkuat pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Kanal ini menjadi wujud nyata komitmen Kemnaker dalam menghadirkan layanan yang mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan nasional.

Jumlah pengangguran di Indonesia terus menurun, namun tantangan kualitas pekerjaan belum sepenuhnya teratasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus 2025 terdapat 7,46 juta penganggur atau setara 4,85 persen dari total angkatan kerja Indonesia. Namun di sisi lain, jumlah pekerja paruh waktu justru meningkat signifikan dalam setahun terakhir. Berdasarkan data BPS, pekerja penuh meningkat 200.000 orang tetapi pekerja paruh waktu bertambah 1,66 juta orang dan setengah pengangguran juga naik 400.00 orang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut nelayan perikanan skala kecil kini bisa mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini menjadi bagian dari Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN PPSK) yang diluncurkan KKP hari ini.

Pemerintah menyiapkan Rp 8 triliun untuk program tenaga kerja baru sebanyak 500 ribu orang. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program itu untuk penciptaan tenaga kerja di bidang welder (juru las) dan hospitality.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, pemerintah terus berupaya menunaikan janji tersebut. Namun ia optimis target 19 juta penciptaan lapangan kerja itu bisa dicapai dalam waktu 5 tahun.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja dirancang untuk melindungi seluruh kelompok pekerja dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan fleksibilitas pasar tenaga kerja guna memperluas lapangan kerja. Ida menolak anggapan bahwa fleksibilitas pasar kerja berarti melemahkan perlindungan buruh, menegaskan bahwa kedua hal itu harus berjalan beriringan.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 1.147 perusahaan dan 104.711 calon peserta telah mendaftar dalam program magang nasional dengan kompensasi setara upah minimum kabupaten/kota hingga. Antusiasme tinggi itu menjadi dasar pemerintah untuk membuka angkatan kedua pada November 2025, dengan target 80.000 peserta sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

”Mereka akan sangat terbantu dengan adanya program magang ini, apalagi negara yang akan menanggung biaya kompensasi peserta magang. Diharapkan, setelah selesai program magang dan kondisi perekonomian membaik, peserta magang ini dapat direkrut menjadi tenaga kerja kontrak atau tetap,”

Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan pendaftaran program magang pemerintah yang merupakan salah satu paket stimulus ekonomi pemerintah dan akan dibuka bagi 20.000 lulusan baru atau fresh graduate. Masa magang ditetapkan selama 6 bulan dan akan digaji Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan di berbagai sektor; makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, sektor industri, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian dan sektor jasa.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan membentuk tim perumus yang terdiri dari berbagai elemen, termasuk serikat-serikat pekerja, konfederasi, serta perwakilan pemerintah. Dasco juga berjanji DPR akan menerima partisipasi publik sebanyak banyaknya, termasuk dari berbagai serikat pekerja yang ada di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut dalam draf RUU Ketenagakerjaan baru sudah ada larangan outsourcing, yang ada hanya pekerja tetap dan pekerja kontrak saja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut ada tiga isu krusial yang wajib masuk dalam RUU Ketenagakerjaan, yaitu: Penghapusan sistem outsourcing yang merugikan tenaga kerja, mendesak kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen dan kenaikan ambang batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup untuk membiayai pelatihan vokasi gratis bagi 140.000 pekerja dalam setahun. Meski begitu, ia menilai jumlah tersebut belum ideal mengingat populasi Indonesia yang sangat besar.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal mendapatkan anggaran Rp118,5 triliun dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026. Meski demikian, Kementerian yang dipimpin oleh Dody Hanggodo ini telah mengusulkan tambahan anggaran Rp12,5 triliun pada 2025. Sehingga, posisi anggaran Kementerian PU TA 2025 menjadi Rp86 triliun.