PT Danantara Investment Management (Persero) mengumumkan akan menerbitkan instrumen surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) senilai Rp7 triliun dalam dua seri bertenor 5 dan 7 tahun. Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), penerbitan tersebut terbagi menjadi Seri A dan Seri B. Adapun nilai nominal masing-masing tercatat sebesar Rp3,5 triliun.

Belum genap setahun berdiri, BPI Danantara menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan sebagai institusi investasi nasional. Dalam kurun waktu sekitar 11 bulan, Danantara telah bertransformasi pesat, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga perluasan peran di pasar investasi Indonesia. Saat ini Danantara telah didukung oleh sekitar 400 pegawai dengan total aset kelolaan yang terus tumbuh. Pencapaian ini tergolong cepat mengingat Danantara merupakan institusi yang relatif baru diperkenalkan ke publik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyetujui usulan BPI Danantara yang meminta keringan pajak bagi perusahaan pelat merah dalam melakukan aksi korporasi. Hanya saja, Purbaya mengatakan, pemberian insentif tersebut akan berlaku bagi untuk proses aksi korporasi yang dilakukan dalam waktu 3 tahun mendatang.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, meminta dukungan fiskal dalam bentuk insentif pajak kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan, hal tersebut telah ia sampaikan secara langsung dalam rapat bersama Purbaya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini, Rabu (3/12/2025). Dengan adanya sinyal positif dari Purbaya, pembahasan lanjutan mengenai bentuk dukungan fiskal dan perpajakan untuk Danantara akan dilakukan oleh tim kerja yang melibatkan perwakilan Kemenkeu dan Danantara.

Danantara Indonesia siap bermanuver pada 2026 lewat sejumlah proyek di sektor riil lewat pembangkit energi sampah menjadi listrik (PSEL) hingga sektor keuangan lewat pasar modal. Dalam rapat tertutup yang berlangsung pada Senin (1/12/2025), Danantara memaparkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2026 sebagai kewajiban konsultatif sesuai UU No. 16/2025 tentang Holding Investasi. Adapun strategi Danantara untuk 2026 akan mencakup pengembangan proyek strategis, penguatan sektor prioritas, serta diversifikasi portofolio lintas kelas aset dan geografi. Investasi juga bakal memadukan proyek jangka panjang dengan opsi publik dan privat untuk menghasilkan arus kas stabil.

Badan Gizi Nasional (BGN), Danantara, dan bank-bank Himbara menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung pembiayaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kerja sama ini bertujuan membantu mitra mendirikan SPPG dan mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Badan Penyelenggara Investasi (BPI) Danantara berencana kembali menerbitkan surat utang Patriot Bonds senilai Rp 15 triliun. Ini menjadi penerbitan kedua setelah edisi perdana yang menyerap minat sejumlah investor dengan kupon 2% per tahun.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, anggaran Rp 20 triliun yang disiapkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan digunakan untuk membiayai para peternak ayam pedaging dan petelur di seluruh Indonesia. Proyek ini dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari hulu dan peternakan kecil di hilir. Danantara akan membiayai para peternak ayam petelur dan pedaging agar kebutuhan telur dan daging ayam untuk MBG bisa terpenuhi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah membahas penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) sekaligus mengakui adanya pembicaraan soal rencana penggabungan antara Grab dan GoTo. Ketika ditanya mengenai kementerian yang terlibat, Prasetyo menjelaskan bahwa proses tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk Danantara. Tapi, Prasetyo belum menjelaskan peran pengelola BUMN dalam proses tersebut.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ikut terlibat dalam proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG). Penggunaan DME sekaligus menekan impor LPG. Ketika ditanya soal skema investasi yang akan dilakukan Danantara, Rosan enggan menjelaskan secara rinci. Dia cuma bilang Danantara bisa secara langsung berinvestasi ke proyek DME.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan pembangunan proyek waste to energy bisa menggunakan pendanaan dari Patriot Bonds untuk mencapai target nol emisi pada 2060. Meski demikian, belum ada persentase yang ditentukan untuk memanfaatkan instrumen investasi tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan instrumen surat utang Patriot Bonds yang diterbitkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai agunan untuk mendapatkan kredit terutama dari bank milik negara (Himbara). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan secara hukum, obligasi merupakan surat berharga yang dapat dijadikan agunan kredit oleh perbankan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Danantara bakal mendirikan perusahaan pengelola aset anyar yang menggabungkan entitas anak BRI, Bank Mandiri, dan BNI dengan mengelola dana US$8 miliar. Entitas ketiga bank BUMN ini diperkirakan mengelola aset senilai US$8 miliar. Penggabungan tiga perusahaan ini dilakukan untuk membangun pengelola aset untuk bersaing di Tanah Air dan kawasan. Perusahaan pengelolaan aset lainnya juga kemungkinan masuk dalam radar rencana penggabungan ini.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, kini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) boleh dipimpin oleh warga negara asing (WNA). Dirinya pun sudah memerintahkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mencari talenta terbaik untuk memimpin BUMN. Prabowo sendiri sudah mengubah regulasi yang sebelumnya mengatur bahwa pimpinan BUMN adalah warga negara Indonesia (WNI).

Agustus 2025, Danantara meluncurkan Patriot Bonds, yakni obligasi (surat utang) dengan imbal hasil 2 persen (jauh di bawah bunga SBN ±6 persen) yang menargetkan investor domestik untuk mendukung agenda pembangunan nasional di sektor energi bersih dan lingkungan hidup.

“Kalau reformasi partai tidak dilakukan, demokrasi kita tidak akan maju. Nepotisme dan politik patronase akan terus berulang,”

”ROI (return on investment) proyek ini tidak terlalu menguntungkan. Karena itu, ada kemungkinan Danantara akan menggunakan ’tangan negara’ untuk mendorong konglomerat berinvestasi, mirip pola investasi di IKN (Kalimantan Timur). Hasilnya bisa saja setengah hati,”

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memutuskan mundur dari jabatannya sebagai petinggi di perusahaan plat merah yang bergerak di bidang pertanian dan konsultansi konstruksi itu. Pengunduran diri Joao, salah satunya berkaitan dengan peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang dianggap tak mampu menjalankan tugas dari Presiden Prabowo Subianto.