Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengatakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi prioritas untuk segera diselesaikan, sebelum membahas RUU Perampasan Aset. KUHAP penting untuk membentengi dari penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan penegak hukum.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilakukan Komisi III DPR. RUU tersebut resmi masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025-202, bersama 51 daftar rancangan maupun revisi undang-undang yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 23 September 2025.

Pimpinan DPR, Rabu (24/9/2025), mengungkap, bahwa Badan Keahlian DPR atau BKD masih menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Tujuannya, agar draf tersebut menjadi produk hukum yang kuat dan efektif dengan cara melakukan kompilasi dan sinkronisasi pasal-pasal dari draf sebelumnya dan undang-undang terkait.

RUU Perampasan Aset dinilai berpotensi disalahgunakan. Ada beberapa pasal yang dianggap multitafsir dan merugikan warga, paling utama Pasal 2 yang memungkinkan negara merampas aset tanpa putusan pidana yang menggeser asas praduga tak bersalah.