Menurut Fahri Hamzah (wamen PKP), harga rumah bisa saja turun hingga 50 persen jika dibangun di atas tanah negara. Skema ini meniru House Development Board (HDB) di Singapura, di mana negara meminta pengembang untuk membangun rumah murah yang kemudian disewa oleh masyarakat.

Ada 104 daerah yang naikkan PBB-P2, 20 daerah di antaranya sampai di atas 100 persen. Demonstrasi pun gak terbendung di beberapa daerah, salah satunya yang terbesar terjadi di Kabupaten Pati. Warga turun ke jalan buat nolak kenaikan PBB sekaligus menuntut kebijakan ini dibatalkan. Akhirnya, Kemendagri nerbitin surat edaran untuk pemerintah daerah supaya mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan PBB-P2.

Presiden Prabowo nyiapin Rp57,7 triliun dalam RAPBN 2026 buat dukung pembangunan 770.000 rumah rakyat. Alokasinya akan digunakan untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga renovasi rumah. Tapi, kalau pemerintah cuma bisa menuhin pembangunan dan renovasi 770.000 unit rumah, artinya ada selisih sekitar 2,3 juta unit rumah yang harus direalisasikan menggunakan anggaran non-APBN supaya program 3 juta rumah tercapai pada tahun 2026.

"Belajar dari itu (demonstrasi) memang faktor kejutan ini (kenaikan PBB) yang membuat orang marah. Jadi, menaikkan pajak tidak menggunakan perencanaan yang pas. Kebijakannya itu mendadak, setidaknya begitu persepsi masyarakat."

“Kalau terkait sama perumahan untuk rakyat kemungkinan besar tuh ya pemerintah harus inisiatif sebagai pendorong utamanya. Investor itu gak terlalu tertarik di sektor perumahan rakyat karena kenapa? Karena kalau perumahan rakyat ini gak ada untungnya.”