Sembilan tokoh anggota Komite Reformasi Polri telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kini, tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Komite ini dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi kepolisian melalui reformasi menyeluruh.

Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menilai, kekerasan dan impunitas masih menguat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia semakin gelap di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketujuh anggota Brigade Mobil (Brimob) itu dijatuhi sanksi dalam dua kategori berbeda. Dua diantara tujuh orang ini dijatuhi sanksi demosi dan pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan lima lainnya hanya diminta meminta maaf secara lisan di hadapan sidang etik dan secara tertulis kepada Kapolri. Sementara sanksi administratif berupa penempatan khusus atau patsus pada 29 Agustus hingga 17 September 2025 di ruang Patsus Biroprovos Divpropam Polri dan Patsus Korbrimob Polri.

Tim reformasi kepolisian seharusnya berasal dari luar Polri; akademisi, aktivis HAM, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat sipil supaya penilaiannya lebih independen, obyektif, dan partisipatif.

”Presiden harus menentukan tim mana yang memimpin. Kalau tidak, akan ada kesan tarik-menarik internal yang membuat reformasi tersendat,”

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak upaya serius kepolisian untuk mencari Reno Syahputradewo dan Muhammad Farhan Hamid, dua orang yang masih hilang setelah demonstrasi berujung rusuh pada Agustus lalu. Mereka terakhir diketahui berada di Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, pada 29 Agustus 2025.

Vonis yang dijatuhkan hakim PN Surabaya juga tidak setimpal dibandingkan hilangnya 135 nyawa, yakni maksimal hanya 2,5 tahun penjara. Dua personel kepolisian, AKP Bambang Sidik Achmadi dan Wahyu Setyo Pranoto, sempat divonis bebas, sebelum dibatalkan oleh pengadilan pada tingkat banding dan kasasi.

Amnesty International mengecam penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap yang terlibat dalam aksi demontrasi Agustus 2025. Selain itu, aparat kepolisian di berbagai wilayah Indonesia juga melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap setidaknya 3.192 orang terkait demonstrasi yang dilakukan antara tanggal 25 – 31 Agustus 2025.

Demonstrasi besar di sejumlah kota di Indonesia yang meletus pada akhir Agustus 2025 diwarnai penangkapan berskala masif oleh pihak kepolisian. Para pendemo ditahan dengan tuduhan "provokasi" serta berlaku "anarkis." Namun, tidak semua jelas nasibnya. Dua orang masih tidak diketahui keberadaannya.

Demonstrasi sepanjang 25 sampai 31 Agustus 2025 di sejumlah kota memperlihatkan kewenangan polisi yang melampaui batas, ujar pengamat. Akibatnya terjadi kasus kematian warga sipil, penangkapan besar-besaran, hingga ketakutan di masyarakat.