Kepolisian mengumumkan hasil tes DNA terhadap dua kerangka manusia yang ditemukan di Kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/11) hari ini. Hasil tes DNA oleh Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri terhadap dua kerangka manusia itu identik dengan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid, dua orang yang dinyatakan hilang pasca-gelombang demo akhir Agustus lalu.

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11). Komisi Reformasi Polri itu diisi oleh sembilan orang, diketuai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, mempertanyakan terkait kelanjutan pembentukan Komite Reformasi Polri. Menurutnya, pembentukan Komite Reformasi Polri tersebut cenderung jalan di tempat dan tidak ada kemajuan sejak dibentuk pada September 2025 lalu. Dia pun menduga ada konflik kepentingan dalam pembentukan komite itu.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka peluang untuk perubahan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam struktur pemerintahan. Saat ini, struktur Polri diketahui berada langsung di bawah Presiden.

Sembilan tokoh anggota Komite Reformasi Polri telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kini, tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Komite ini dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi kepolisian melalui reformasi menyeluruh.

Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menilai, kekerasan dan impunitas masih menguat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia semakin gelap di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketujuh anggota Brigade Mobil (Brimob) itu dijatuhi sanksi dalam dua kategori berbeda. Dua diantara tujuh orang ini dijatuhi sanksi demosi dan pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan lima lainnya hanya diminta meminta maaf secara lisan di hadapan sidang etik dan secara tertulis kepada Kapolri. Sementara sanksi administratif berupa penempatan khusus atau patsus pada 29 Agustus hingga 17 September 2025 di ruang Patsus Biroprovos Divpropam Polri dan Patsus Korbrimob Polri.

Tim reformasi kepolisian seharusnya berasal dari luar Polri; akademisi, aktivis HAM, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat sipil supaya penilaiannya lebih independen, obyektif, dan partisipatif.

”Presiden harus menentukan tim mana yang memimpin. Kalau tidak, akan ada kesan tarik-menarik internal yang membuat reformasi tersendat,”

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak upaya serius kepolisian untuk mencari Reno Syahputradewo dan Muhammad Farhan Hamid, dua orang yang masih hilang setelah demonstrasi berujung rusuh pada Agustus lalu. Mereka terakhir diketahui berada di Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, pada 29 Agustus 2025.