Data terkini memperkirakan kerugian ekonomi nasional akibat perubahan iklim bisa mencapai Rp544 triliun, dengan masyarakat sipil menjadi pihak yang paling terdampak. Sejumlah kelompok masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) mendorong publik untuk ikut memantau dan mendesak pemerintah Indonesia menghasilkan komitmen iklim yang lebih ambisius dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) yang digelar di Belém, Brasil, pada 10 - 21 November 2025.

Pemerintah Indonesia menegaskan sektor kehutanan menjadi fokus utama dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini ditegaskan dalam Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil. Melalui keikutsertaan dalam Tropical Forest Forever Facility, Indonesia menunjukkan komitmen dalam pendanaan dan restorasi hutan tropis.

Dalam pidato resmi Indonesia di COP 30 Brasil yang disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, pemerintah menunjukkan komitmen iklim Indonesia. Pemerintah berjanji patuh terhadap Perjanjian Paris dan akan mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat serta menekankan narasi pertumbuhan ekonomi 8 persen secara berkelanjutan. Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi mengatakan, peran perempuan tak banyak disebut dalam komitmen iklim Indonesia. Perempuan hanya dinilai sebagai kelompok rentan yang terdampak perubahan iklim.

”Pemerintah masih menonjolkan proyek-proyek besar, seperti nuklir, biofuel, dan waste-to-energy yang berpotensi menguatkan ketimpangan dan mempersempit ruang hidup perempuan akar rumput. Komitmen Indonesia tidak bisa hanya sekadar ajang berjualan karbon,”

Belem: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam Climate Summit di Belem, Brasil. Menhut Raja Antoni menegaskan kembali komitmen Indonesia memberikan 1,4 juta hektare hutan adat untuk masyarakat. Hashim menyebut hal ini akan dilakukan dalam waktu empat tahun ke depan.

Pemerintah dinilai memiliki skema pembiayaan untuk melakukan program pensiun dini terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Tiga lembaga, yakni CREA, Celios, dan Trend Asia menyebut skema pembiayaan yang bisa digunakan pemerintah, di antaranya, Just Energy Transtion Partnership (JETP), Energy Transtition Mechanism (ETM), dan berbagai inisiatif green finance lainnya.

Masyarakat lokal sekitar wilayah muara Astanajapura tempat berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon yang dulunya lumbung ikan sebagai Jomblang Selar; sebuah tanah ulayat yang sistem pengelolaannya berlapis, kini tak ubahnya 'laut mati'. Rakyat Penyelamat Lingkungan (Rapel) mendata kerugian masyarakat nelayan dari aktivitas pembangunan PLTU Cirebon sangat besar, meliputi hilangnya zona tangkap ikan seluas 140 hektar

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai bisa menjadi "kuda hitam" dalam mempercepat transisi energi Indonesia menuju target Indonesia Emas 2045.ICEF dan Institute for Essential Services Reform (IESR) merekomendasikan tiga strategi utama yang dapat dicapai dalam dua tahun ini. Salah satunya pelaksanaan program PLTS Desa 100 GW. Program ini dapat menjadi kuda hitam atau game changer bagi transisi energi Indonesia. Adapun syarat yang dibutuhkan di antaranya terdapat dasar hukum yang mengikat, kejelasan lembaga pelaksana, serta mekanisme pelaksanaan yang transparan, termasuk peran Koperasi Merah Putih.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, dokumen komitmen iklim terbaru Indonesia ini hanya memperbarui metode pengukuran emisi gas rumah kaca (GRK), tanpa menghadirkan terobosan aksi mitigasi yang mampu memberi dampak signifikan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Indonesia mengirim delegasi terdiri dari 450 orang ke Conference of the Parties atau COP 30 Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di Belém, Brasil. Delegasi yang akan dipimpinnya tersebut jauh lebih sedikit daripada yang berangkat ke COP 29 di Azerbaijan pada 2024. Sebagian besar anggota delegasi, disebutkan Hanif, datang dari badan usaha. Adapun menteri yang hadir tahun ini selain dirinya adalah Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Delegasi akan bertolak sejak 2 November 2025.