Jumlah pengangguran di Indonesia terus menurun, namun tantangan kualitas pekerjaan belum sepenuhnya teratasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus 2025 terdapat 7,46 juta penganggur atau setara 4,85 persen dari total angkatan kerja Indonesia. Namun di sisi lain, jumlah pekerja paruh waktu justru meningkat signifikan dalam setahun terakhir. Berdasarkan data BPS, pekerja penuh meningkat 200.000 orang tetapi pekerja paruh waktu bertambah 1,66 juta orang dan setengah pengangguran juga naik 400.00 orang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut nelayan perikanan skala kecil kini bisa mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini menjadi bagian dari Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN PPSK) yang diluncurkan KKP hari ini.

Pemerintah menyiapkan Rp 8 triliun untuk program tenaga kerja baru sebanyak 500 ribu orang. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program itu untuk penciptaan tenaga kerja di bidang welder (juru las) dan hospitality.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, pemerintah terus berupaya menunaikan janji tersebut. Namun ia optimis target 19 juta penciptaan lapangan kerja itu bisa dicapai dalam waktu 5 tahun.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja dirancang untuk melindungi seluruh kelompok pekerja dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan fleksibilitas pasar tenaga kerja guna memperluas lapangan kerja. Ida menolak anggapan bahwa fleksibilitas pasar kerja berarti melemahkan perlindungan buruh, menegaskan bahwa kedua hal itu harus berjalan beriringan.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 1.147 perusahaan dan 104.711 calon peserta telah mendaftar dalam program magang nasional dengan kompensasi setara upah minimum kabupaten/kota hingga. Antusiasme tinggi itu menjadi dasar pemerintah untuk membuka angkatan kedua pada November 2025, dengan target 80.000 peserta sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

”Mereka akan sangat terbantu dengan adanya program magang ini, apalagi negara yang akan menanggung biaya kompensasi peserta magang. Diharapkan, setelah selesai program magang dan kondisi perekonomian membaik, peserta magang ini dapat direkrut menjadi tenaga kerja kontrak atau tetap,”

Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan pendaftaran program magang pemerintah yang merupakan salah satu paket stimulus ekonomi pemerintah dan akan dibuka bagi 20.000 lulusan baru atau fresh graduate. Masa magang ditetapkan selama 6 bulan dan akan digaji Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan di berbagai sektor; makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, sektor industri, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian dan sektor jasa.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan membentuk tim perumus yang terdiri dari berbagai elemen, termasuk serikat-serikat pekerja, konfederasi, serta perwakilan pemerintah. Dasco juga berjanji DPR akan menerima partisipasi publik sebanyak banyaknya, termasuk dari berbagai serikat pekerja yang ada di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut dalam draf RUU Ketenagakerjaan baru sudah ada larangan outsourcing, yang ada hanya pekerja tetap dan pekerja kontrak saja.