Pemerintah menyiapkan Rp 8 triliun untuk program tenaga kerja baru sebanyak 500 ribu orang. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program itu untuk penciptaan tenaga kerja di bidang welder (juru las) dan hospitality.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, pemerintah terus berupaya menunaikan janji tersebut. Namun ia optimis target 19 juta penciptaan lapangan kerja itu bisa dicapai dalam waktu 5 tahun.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja dirancang untuk melindungi seluruh kelompok pekerja dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan fleksibilitas pasar tenaga kerja guna memperluas lapangan kerja. Ida menolak anggapan bahwa fleksibilitas pasar kerja berarti melemahkan perlindungan buruh, menegaskan bahwa kedua hal itu harus berjalan beriringan.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 1.147 perusahaan dan 104.711 calon peserta telah mendaftar dalam program magang nasional dengan kompensasi setara upah minimum kabupaten/kota hingga. Antusiasme tinggi itu menjadi dasar pemerintah untuk membuka angkatan kedua pada November 2025, dengan target 80.000 peserta sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

”Mereka akan sangat terbantu dengan adanya program magang ini, apalagi negara yang akan menanggung biaya kompensasi peserta magang. Diharapkan, setelah selesai program magang dan kondisi perekonomian membaik, peserta magang ini dapat direkrut menjadi tenaga kerja kontrak atau tetap,”

Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan pendaftaran program magang pemerintah yang merupakan salah satu paket stimulus ekonomi pemerintah dan akan dibuka bagi 20.000 lulusan baru atau fresh graduate. Masa magang ditetapkan selama 6 bulan dan akan digaji Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan di berbagai sektor; makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, sektor industri, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian dan sektor jasa.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan membentuk tim perumus yang terdiri dari berbagai elemen, termasuk serikat-serikat pekerja, konfederasi, serta perwakilan pemerintah. Dasco juga berjanji DPR akan menerima partisipasi publik sebanyak banyaknya, termasuk dari berbagai serikat pekerja yang ada di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut dalam draf RUU Ketenagakerjaan baru sudah ada larangan outsourcing, yang ada hanya pekerja tetap dan pekerja kontrak saja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut ada tiga isu krusial yang wajib masuk dalam RUU Ketenagakerjaan, yaitu: Penghapusan sistem outsourcing yang merugikan tenaga kerja, mendesak kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen dan kenaikan ambang batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup untuk membiayai pelatihan vokasi gratis bagi 140.000 pekerja dalam setahun. Meski begitu, ia menilai jumlah tersebut belum ideal mengingat populasi Indonesia yang sangat besar.