Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tetap ngotot untuk mengambil anggaran tidak terserap dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Oktober 2025 nanti. Purbaya menekankan bahwa dirinya ingin melihat seberapa efektif Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan programnya.

Korban keracunan program makan bergizi gratis (MBG) tetap bertambah meski pemerintah sudah menutup sementara dapur yang bermasalah. JPPI mencatat korban keracunan MBG tembus menjadi 10.482 orang pada Sabtu, 4 September 2025.

"Dengan data ini (10 ribu kasus keracunan MBG), kita bisa simpulkan bahwa penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif,"

“Tidak ada hari ini yang mengatakan MBG melanggar hak asasi manusia (HAM), semua percaya jika MBG adalah realisasi right to food, bukan,”

Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah lebih dari 6.000 siswa mengalami keracunan, tetapi menegaskan jumlah kasus itu sangat kecil dibanding total 30 juta penerima manfaat, yakni hanya 0,0017 persen. Ia menyatakan insiden tersebut tidak berarti kegagalan program karena capaian distribusi MBG selama 11 bulan sudah mendekati keberhasilan program serupa di Brasil, yang menjangkau 47 juta orang dalam setahun.

Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan) memaparkan enam poin perbaikan yang disepakati dalam rapat evaluasi MBG; (1) pemerintah akan menutup satuan SPPG yang bermasalah, (2) mengevaluasi juru masak di seluruh SPPG, (3) mensterilisasi seluruh alat makan dan memperbaiki proses sanitas, (4) mewajibkan semua dapur MBG memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS), (5) memberdayakan kesehatan masyarakat (puskesmas), dan (6) unit Kesehatan sekolah (UKS) ikut memantau SPPG secara rutin serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan program MBG ikut aktif dalam mengawasi program ini.

Dokter dan ahli gizi Tan Shot Yen melempar kritikan pedas terkait menu MBG itu. Menurutnya, menu MBG sejatinya untuk memenuhi gizi, tapi menunya malah burger hingga spageti yang gak sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar program MBG dihentikan karena kasus keracunan terjadi di berbagai daerah. Program ini dinilai sebagai kesalahan sistemik, bukan semata teknis. Juri Ardiantoro (Wakil Menteri Sekretaris Negara) pun menanggapi kalau semua masukan terkait MBG akan diterima, tapi program MBG akan tetap berjalan.

Progam MBG dapat jatah anggaran Rp 335 triliun pada 2026 atau naik 471 persen dari alokasi Rp 71 triliun tahun 2025 walaupun serapan anggaran tahun ini lamban. Per 8 September 2025, belanja MBG hanya Rp 13 triliun (18,3 persen dari pagu anggaran Rp 71 triliun). Anggaran ini dialokasikan untuk melayani 22,7 juta penerima manfaat dan operasi 7.644 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.

Badan Gizi Nasional menolak ide untuk ngubah skema penyaluran program MBG menjadi bantuan tunai. Dadan Hidayana (Ketua BGN) menilai pemberian uang tunai semacam itu sudah diwakili oleh program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan Kementerian Sosial. Selain itu, skema bantuan tunai gak mungkin dilakukan karena pemerintah ingin nyiptain sistem rantai pasok ekonomi desa.