Seluruh rakyat dijamin dapat layanan kesehatan
Janji Presiden
“Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat”
Program Prioritas #7
“Memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan [...] yang lebih pro rakyat, pro-tenaga kesehatan, pro-fasilitas kesehatan, dan pro pengadaan farmasi.”
Proker Asta Cita 4 (Poin 19)
Diambil dari dokumen Visi Misi Prabowo-Gibran
Masalah: Pelayanan BPJS masih diskriminatif
BPJS Kesehatan adalah terobosan besar dalam sistem kesehatan nasional, tapi aksesnya masih belum bisa dirasakan semua orang. Contohnya, rumah sakit sering pakai alasan kuota penuh buat nolak pasien. Pembayaran dari BPJS Kesehatan juga sering terlambat. Ini bikin RS kesulitan cover pasien BPJS. Akhirnya, RS lebih milih pasien umum atau asuransi swasta yang bayarnya lebih cepat.
Data dan fakta penting
Sistem klaim BPJS butuh 14 hari untuk cair yang bikin cash flow rumah sakit seret. Ini memengaruhi kualitas pelayanan pasien BPJS. Laporan buruknya layanan BPJS naik dari 300 (2021) jadi 400 (2022),
Beberapa penyakit gak ditanggung BPJS karena pemasukan kurang. Sementara, klaim BPJS Kesehatan terutama dari peserta kelas III terus membengkak. Akibatnya, rumah sakit harus selektif, antrean panjang, dan kuota pasien dibatasi.
Pengelolaan keuangan belum optimal bikin BPJS Kesehatan rugi Rp20 triliun, angka ini diperkirakan terus naik. Makanya, pemerintah perlu solusi kebijakan dan sumber pendanaan lain biar BPJS tetap jalan.
Kebijakan yang memengaruhi masalah ini
Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab
Komisi di DPR yang mengawasi
DPR Komisi IX
Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
DPR Komisi XI
Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Sektor Jasa Keuangan
