RUU Serikat Pekerja/Buruh
RUU Serikat Pekerja/Buruh
RUU Serikat Pekerja/Buruh
Prioritas DPR 5 Tahunan
Prioritas DPR 5 Tahunan
Ekonomi
Ekonomi
Diusulkan oleh
Diusulkan oleh
DPD
DPD
Status saat ini
Status saat ini
Terdaftar
Terdaftar
Tipe RUU
Tipe RUU
Revisi Undang Undang
Revisi Undang Undang
Apa yang dibahas kebijakan ini?
Apa yang dibahas kebijakan ini?
UU No. 21 Tahun 2000 ngatur hak pekerja buat bikin dan gabung serikat. Sekarang, ada usulan biar pekerja mandiri, digital, dan migran juga bisa gabung, pemerintah lebih aktif ngawasin, hubungan kerja jadi lebih akur, dan pembentukan serikat dicatat rapi. Buruh minta aturan soal hukuman untuk pembubaran serikat (union busting) diperjelas.
Poin yang harus diperhatikan
Poin yang harus diperhatikan
Perluasan Cakupan Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Kini, pekerja mandiri, pekerja digital, dan pekerja migran juga bisa menjadi anggota serikat pekerja atau buruh.
Perluasan Cakupan Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Kini, pekerja mandiri, pekerja digital, dan pekerja migran juga bisa menjadi anggota serikat pekerja atau buruh.
Perluasan Cakupan Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Kini, pekerja mandiri, pekerja digital, dan pekerja migran juga bisa menjadi anggota serikat pekerja atau buruh.
Penguatan Peran Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan
Penguatan Peran Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan
Penguatan Peran Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan
RUU ini merevisi
RUU ini merevisi
Pandangan Pakar
Pandangan Pakar
Undang-Undang ini bikin buruh dan pengusaha seperti musuh, bukan kerja sama. Akibatnya, serikat buruh jadi makin lemah di hadapan pengusaha.
Prof Aloysius Uwiyono
Guru Besar Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI)
Guru Besar Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI)
UU 21/2000 perlu direvisi karena lahir tergesa di masa transisi, normanya terlalu longgar, dan belum selaras sama regulasi ketenagakerjaan yang lebih baru.
Nawawi
Peneliti BRIN
Peneliti BRIN
Wacana revisi UU Serikat Pekerja oleh DPD ga tepat karena DPD ga punya wewenang, dan kalau revisi dilakukain sebaiknya melalui omnibus law. Ia juga curiga ada kepentingan politik di balik wacana ini.
Harris Manalu
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (LBH KSBSI)
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (LBH KSBSI)
Kementerian/Lembaga terlibat
Kementerian/Lembaga terlibat
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Hukum
Kementerian Hukum
Kementerian Hak Asasi Manusia
Kementerian Hak Asasi Manusia
Komisi/Badan di DPR yang terlibat
Komisi/Badan di DPR yang terlibat
DPR Komisi IX
Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan...
Pengambil keputusannya siapa aja?
Pengambil keputusannya siapa aja?
Sudah baca? Saatnya bertindak! 💥
Sudah baca? Saatnya bertindak! 💥
Bersuara di media sosial
Kamu bisa mulai dengan memanfaatkan media sosial sebagai ruang untuk menyuarakan isu-isu yang kamu pedulikan.
Ikut campaign Bijak
Bersuara di media sosial
Kamu bisa mulai dengan memanfaatkan media sosial sebagai ruang untuk menyuarakan isu-isu yang kamu pedulikan.
Ikut campaign Bijak
Bersuara di media sosial
Kamu bisa mulai dengan memanfaatkan media sosial sebagai ruang untuk menyuarakan isu-isu yang kamu pedulikan.
Ikut campaign Bijak
Ikut aksi & protes damai
Kamu bisa mulai dengan turun ke jalan dan ikut serta dalam aksi damai untuk menyuarakan sikapmu terhadap isu.
Cari info terupdate
Ikut aksi & protes damai
Kamu bisa mulai dengan turun ke jalan dan ikut serta dalam aksi damai untuk menyuarakan sikapmu terhadap isu.
Cari info terupdate
Ikut aksi & protes damai
Kamu bisa mulai dengan turun ke jalan dan ikut serta dalam aksi damai untuk menyuarakan sikapmu terhadap isu.
Cari info terupdate
Sampaikan aspirasimu
Kamu bisa mulai dengan menuliskan pendapatmu atau bergabung bersama yang lain di Discord Warga Bijak.
Join Discord Bijak
Sampaikan aspirasimu
Kamu bisa mulai dengan menuliskan pendapatmu atau bergabung bersama yang lain di Discord Warga Bijak.
Join Discord Bijak
Sampaikan aspirasimu
Kamu bisa mulai dengan menuliskan pendapatmu atau bergabung bersama yang lain di Discord Warga Bijak.
Join Discord Bijak
Hubungi Wakilmu di DPR
Kamu bisa mulai dengan mencari tahu siapa wakilmu di DPR, lalu sampaikan aspirasimu. Cek profil mereka di sini!
Coming soon
Hubungi Wakilmu di DPR
Kamu bisa mulai dengan mencari tahu siapa wakilmu di DPR, lalu sampaikan aspirasimu. Cek profil mereka di sini!
Coming soon
Hubungi Wakilmu di DPR
Kamu bisa mulai dengan mencari tahu siapa wakilmu di DPR, lalu sampaikan aspirasimu. Cek profil mereka di sini!
Coming soon
Baca kebijakan lainnya
Baca kebijakan lainnya
Lihat semua
Lihat semua
Bijak Memantau adalah sebuah gerakan independen, dan tidak terafiliasi kandidat atau partai politik tertentu
Copyright © 2025 Bijak Memantau
Bijak Memantau adalah sebuah gerakan independen, dan tidak terafiliasi kandidat atau partai politik tertentu
Copyright © 2025 Bijak Memantau