Revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) akan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Revisi yang diusulkan oleh DPR ini bertujuan untuk menyempurnakan perubahan di revisi sebelumnya yang masih memunculkan berbagai masalah. Namun, hingga saat ini, belum ada pembahasan lebih lanjut tentang substansi revisinya.

Otonomi daerah menjadi salah satu hal yang harus dibenahi pada revisi kali ini. Selama ini, pemerintah daerah dinilai masih banyak yang gagal mandiri karena cenderung dilihat hanya sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, bukan sebagai subjek mandiri yang bisa mengambil keputusan otonominya sendiri. Contohnya, masih kurangnya inisiatif pemerintah daerah dalam mencari inovasi pembiayaan kebijakan dan program daerah.

Selain itu, masalah kepemimpinan dan kapasitas daerah juga perlu dikaji ulang. Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman, UU Pemda yang sudah direvisi tiga kali ini masih mengutak-atik soal kewenangan. Artinya, pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat belum sepenuhnya stabil. Bahkan, setelah revisi yang berulang kali ini, pemda masih bergantung pada pemerintah pusat. 

Maka dari itu, revisi ini penting untuk membenahi masalah-masalah yang selama ini menjadi penghalang kemandirian pemda, mulai dari masalah pengawasan perda oleh pemerintah pusat (executive review) yang belum berjalan efektif, sampai otonomi dan kapasitas daerah.