Revisi Undang-Undang Pemilu ditargetkan mulai dibahas pada Juli atau Agustus 2026. Waktu ini mepet dengan tahapan Pemilu 2029 dan dikhawatirkan memangkas ruang partisipasi publik yang bermakna serta membuka celah munculnya pasal-pasal problematik atau bahkan pasal selundupan yang tidak melalui uji publik secara memadai.

Sejumlah partai politik mulai menyusun kajian dan simulasi terkait arah perubahan kebijakan pemilu yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu. Masukan dari publik, termasuk akademisi dan pegiat pemilu yang diundang dalam rapat Komisi II DPR, diklaim akan menjadi bahan pertimbangan partai.

Revisi UU Pemilu tidak akan mengubah mekanisme pemilihan langsung Pilpres menjadi dipilih MPR RI. Perubahan mekanisme itu merupakan domain Undang-Undang Dasar 1945, bukan domain UU Pemilu. DPR juga tidak punya niatan untuk mengubah mekanisme itu.

Saat ini, DPR sedang fokus pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu. Wakil Ketua DPR RI memastikan bahwa dalam rancangan tersebut, pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2026. Alat kelengkapan dewan yang ditunjuk untuk membahas revisi UU Pemilu adalah Komisi II DPR yang membidangi urusan politik dan pemerintahan. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, per Januari 2026 Komisi II DPR akan mengundang sejumlah kelompok pemerhati pemilu untuk memberikan masukan terhadap pembahasan revisi UU itu. Namun, perihal subtansi perubahan UU Pemilu, ia tidak memberikan bocoran. Rifqi menyerahkan kewenangan itu kepada panitia kerja RUU Pemilu yang akan dibentuk oleh Komisi II DPR.

Komisi II DPR RI akan mulai mempersiapkan rangkaian awal pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) pada Januari 2026. Komisi II DPR mengatakan pembahasan akan melibatkan partisipasi publik. "Nanti per Januari kami akan memanggil kelompok-kelompok dan masyarakat yang selama ini memiliki concern dan kepedulian terhadap Pemilu, agar kami mendapatkan insight, masukan pikiran, dan seterusnya," kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

KOALISI masyarakat sipil kembali menegaskan sejumlah rekomendasi utama untuk dimasukkan dalam kodifikasi revisi Undang-Undang Pemilu. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal menyampaikan bahwa usulan tersebut dirancang untuk memperbaiki tata kelola pemilu dari aspek sistem, aktor, manajemen penyelenggaraan, hingga penegakan hukum.

Pemerintah tetap menyusun draf revisi Undang-Undang Pemilu meskipun inisiatif berada di tangan DPR. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi dinamika legislasi yang kerap berubah sekaligus menyiapkan naskah pembanding ketika pembahasan dimulai.

PAKAR elektoral dan tata kelola pemilu dari Universitas Airlangga, Kris Nugroho, menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia. Menurut Kris, perbaikan sistem pemilu tidak akan efektif jika tidak diikuti oleh penguatan kelembagaan partai politik sebagai pilar utama demokrasi. “RUU Pemilu dengan konsep kodifikasi itu harus paralel dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu terkait syarat pencalonan. Ini harus selaras dengan pembenahan masalah internal partai, seperti kaderisasi, keanggotaan, pembiayaan, dan keuangan partai politik,” jelasnya dalam Seminar Kodifikasi UU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil untuk Perbaikan, Rabu (8/10).

Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengusulkan masa kampanye pemilu dan pilkada lebih panjang. Kampanye dimulai sejak penetapan peserta pemilu sampai 12 jam sebelum dimulainya pemungutan suara. Masa kampanye yang relatif pendek dikhawatirkan membuat praktik kampanye di luar jadwal terus menjamur. Padahal, penindakan seringkali sulit dilakukan karena tindakan yang dilakukan peserta pemilu berada di luar tahapan kampanye.