RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) pertama kali diusulkan oleh Komisi VII DPR RI tahun 2019 sebagai dasar hukum transisi energi. Masuk dalam daftar Prolegnas 2019-2024. Sayangnya, RUU ini belum disahkan sehingga dilanjutkan pada periode berikutnya.

Pemerintah perlu segera mengesahkan RUU ini karena saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil: 85 persen pasokan energi Indonesia berasal dari batu bara, minyak, dan gas. Di sisi lain, Indonesia berkomitmen untuk menangani krisis iklim, mengejar target rencana aksi iklim nasional (NDC) dan nol emisi karbon (NZE), serta mendukung pembangunan industri hijau dan ekonomi nasional, sehingga urgensi beralih ke energi nonfosil yang lebih berkelanjutan menjadi penting.

Namun, progres pengembangan energi terbarukan di Indonesia dinilai lamban oleh pakar dan menghadapi banyak kendala di lapangan seperti risiko pendanaan, masalah pembebasan lahan, dan negosiasi jual beli tenaga listrik yang berbelit-belit. Sehingga, RUU EBET perlu segera direalisasikan guna menjadi payung hukum untuk mempercepat pengembangan energi nonfosil. Ini perlu dikritisi agar proyek transisi energi berskala besar tidak berakhir merampas ruang hidup warga, menghancurkan hutan adat, dan memicu konflik agraria.