Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan Presiden Prabowo Subianto setuju agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan menjadi undang-undang (UU).

DPR RI mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna yang dilangsungkan di Gedung Parlemen, Jakarta pada Selasa (18/11/2025). Menteri Hukum Andi Atgas mengatakan bahwa pembaharuan RUU KUHAP ini mengakomodir perubahan jaman seperti adanya perubahan ketatanegaraan, kemajuan teknologi informasi dan dinamika sosial masyarakat. Serta adanya ancaman dari kejahatan lintas negara, kejahatan saiber, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pembaruan KUHAP menganggap pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) cacat formil dan materiil. Koalisi meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI menunda proses pembahasan aturan tersebut. Koalisi juga menyoroti pembahasan RUU KUHAP yang sangat singkat dan tidak substansial. Pembahasan terbaru disebut tidak menunjukkan perubahan dibandingkan dengan draf pada Juli 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai draf Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang bakal disahkan mengandung sejumlah ketentuan yang justru memperluas kewenangan kepolisian. Padahal, tuntutan reformasi Polri selama ini menekankan perlunya pembatasan kewenangan, penguatan pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Komisi III DPR RI menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna. Seluruh peserta rapat pun langsung menyatakan setuju, dibarengi dengan pengetukan palu sidang tanda pengesahan. Dengan penetapan ini, RUU KUHAP akan disahkan dalam rapat paripurna terdekat yang digelar oleh DPR RI.

Pemerintah dan DPR telah mengubah sejumlah ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP karena mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Pasal-pasal yang berpotensi melanggar hak asasi manusia disebut telah dihilangkan. Kalangan masyarakat sipil berharap pembentuk undang-undang benar-benar mengubah pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

PENELITI Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Iftitahsari mengatakan wacana reformasi Polri tidak bisa dipisahkan dari proses penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menyebut rancangan beleid tersebut mengatur soal fungsi penegakan hukum oleh Polri, mulai dari kebijakan proses pengaduan hingga pengaturan kewenangan. Namun demikian, Iftitah menyayangkan dalam draf RKUHAP terbaru yang sudah sempat dibahas dan kabarnya akan segera disahkan, akar masalah dalam tubuh kepolisian malah tidak dibahas. Masalah yang ia maksud yakni soal akuntabilitas dan peraturan check and balances.

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi kejelasan tentang hasil penyerapan aspirasi atas naskah revisi KUHAP. Mereka mengirimkan surat permohonan klarifikasi pada Kamis, 2 Oktober 2025. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Iqbal Muharam, mengatakan selama proses pembahasan RKUHAP, koalisi telah menyerahkan sejumlah rekomendasi. Beberapa berkaitan dengan judicial scrutiny meliputi koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh penyidik Polri, penyidik TNI, syarat dan mekanisme upaya paksa, serta praperadilan.

RKUHAP dinilai perlu hati-hati dalam mengatur kewenangan aparat penegak hukum. Tidak boleh ada dominasi antarlembaga, sementara mekanisme pengawasan harus diperkuat agar kepolisian tidak menjadi institusi superpower dalam penyidikan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengusulkan agar kasus-kasus kejahatan berat, seperti pelanggaran HAM berat, korupsi, dan terorisme, dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika tidak, hal itu dikhawatirkan dapat memberikan impunitas terhadap para pelaku. Komnas HAM menganggap penyelesaian masalah pidana dengan mediasi antara pelaku dan korban ini tidak bisa diterapkan untuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Kasus ini di antaranya pelanggaran HAM berat, terorisme, dan korupsi.