Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya salah satu tahapan penting Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk 2025 dan 2026. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Prof. Eddy Omar Sharief Hiariej menegaskan kesepakatan antara Kementerian Hukum dan Baleg DPR RI telah tercapai. Sebelumnya dalam rapat, Eddy menyoroti pentingnya perumusan definisi hukum dalam RUU Perampasan Aset. “Dalam literatur hukum, istilah perampasan aset tidak dikenal luas. Di berbagai negara lebih dikenal konsep asset recovery atau pemulihan aset. Penyusunannya perlu dilakukan dengan kajian mendalam,” tegasnya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengadakan pertemuan dengan Direktur Kerjasama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM), Harniati, untuk membahas strategi advokasi percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) pada Selasa (22/10/2025).Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga menginformasikan perkembangan terbaru RUU PRPT dan membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses legislasi RUU PPRT serta memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah dan lembaga independen dalam mendorong pengesahan regulasi yang telah lama diperjuangkan ini.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) salah satunya memandatkan pelatihan untuk PRT. Pelatihan ini ditujukan agar para calon PRT memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pengetahuan soal hak dan kewajiban serta perlindungan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan kementerian yang dipimpinnya siap memfasilitasi pelatihan sesuai mandat RUU PPRT. Menurutnya perlindungan PRT urgen karena UUD 1945 mengatur setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Kementerian Sosial mengusulkan supaya pemberi kerja diwajibkan mendaftarkan pekerja rumah tangga dalam program jaminan sosial dalam rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi atau Baleg DPR mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT..

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dibahas intensif Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ada sejumlah substansi yang diatur salah satunya larangan bagi Perusahaan Penyalur Pekerja Rumah Tangga (P3RT). Pasal 27 ayat (1) RUU melarang P3RT memungut biaya apapun kepada calon PRT dan PRT. Termasuk dilarang menahan dokumen calon PRT dan PRT, menempatkan PRT kepada badan usaha atau lembaga lain yang bukan pemberi kerja perseorangan. Serta dilarang memaksa calon PRT dan PRT untuk terus menerus terikat perjanjian penempatan kerja. Pasal 27 ayat (2) RUU mengatur sanksi administratif bagi P3RT yang melanggar aturan sebagaimana diatur ayat (1) diatas.

Badan Legislasi (BALEG) DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) pada Selasa, 2 September 2025.

Desakan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) semakin intensif dilakukan oleh masyarakat sipil. Dorongan untuk pembahasan segera juga disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), termasuk dalam menyikapi aksi Aliansi Mogok Makan untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga PPRT. Aksi mogok makan di depan Gedung DPR RI telah dilakukan sejak 14 Agustus 2023 sebagai bentuk tuntutan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) segera melanjutkan pembahasan mengenai RUU PPRT.

Partai Buruh mengusulkan adanya dalam RDPU dengan Baleg DPR mengenai RI aturan terkait klasifikasi pekerja rumah tangga (PRT) dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).