UU No. 25 Tahun 1992 atau UU Perkoperasian ngatur soal koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat, jenis dan proses pelaksanaan bisnisnya, sampai tata kelola organisasi koperasi.

Revisi UU Perkoperasian punya tujuan untuk memperbarui sistem koperasi yang dinilai sudah tertinggal. Meskipun tidak masuk sebagai prolegnas prioritas, memahami revisi ini penting sebab beriringan dengan eksekusi program baru Koperasi Desa Merah Putih. Lewat revisi ini, pemerintah bisa ikut menanamkan modal, koperasi diawasi lebih ketat, dan simpanan anggota dijamin.