Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan, Komisi I DPR RI mengusulkan penambahan RUU Penyiaran sebagai RUU prioritas pada 2026. Ini disampaikan dalam rapat Baleg yang diikuti oleh perwakilan pimpinan dari masing-masing komisi di DPR RI untuk menyesuaikan daftar RUU prioritas yang akan dibahas pada 2026.

Pembahasan revisi UU Penyiaran di Baleg saat ini ditunda. Ketua Baleg RI, Supratman, menjelaskan alasan penundaan karena tidak mau menganggu kebebasan pers. Menurutnya, pers sebagai lokomotif dan salah satu pilar demokrasi sehingga harus dipertahankan.

Sejumlah jurnalis dan pekerja media menggelar demo penolakan revisi UU Penyiaran di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Terdiri dari organisasi profesi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi di Jakarta, mereka menuntut pembatalan seluruh pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran yang berpotensi membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Sejak akhir Maret 2024, Badan Legislasi DPR kembali merancang RUU Penyiaran setelah satu dasawarsa lebih berstatus revisi. Namun, masyarakat belum menyorot isu ini meskipun berkaitan langsung dengan aspek demokrasi dan konsumsi media digital dalam keseharian. Persoalan RUU Penyiaran bukan hanya sebatas pembatasan produk jurnalistik yang selama ini berusaha menjaga kualitasnya. Lebih luas lagi, RUU Penyiaran dapat mencakup segala bentuk platform siaran, seperti media sosial dan penyaringan konten di dalamnya.