UU No. 25 Tahun 2009 atau UU Pelayanan Publik ini mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan publik.

Nah, karena kebutuhan masyarakat makin kompleks dan digitalisasi makin masif, pemerintah dan DPD sepakat buat revisi. Salah satu gagasan revisi yang diajukan adalah layanan harus lebih inklusif, wajib elektronik, dan penuh inovasi. Plus, sistem pengawasan dan kerja sama antar-lembaga juga bakal diperkuat.

Tim Bijak belum mendapatkan update terbaru tentang RUU ini, poin-poin di bawah berasal dari pembahasan RUU ini di tahun-tahun yang sebelumnya.