RUU Kejaksaan RI
RUU Kejaksaan RI
Prioritas DPR Tahun Ini
Hukum & Militer
Diusulkan oleh
DPR
Status saat ini
Terdaftar
Tipe RUU
Revisi Undang Undang
Apa yang dibahas kebijakan ini?
UU Kejaksaan itu memuat aturan buat jaksa-jaksa kerja, ngasih tau tugas-tugasnya apa aja dan apa yang boleh dan ga boleh mereka lakuin buat bantu proses hukum di indonesia.
Nah, tahun ini UU ini mau direvisi ada beberapa ketentuan yang dianggap penting nih buat diubah kayak kewenangan di bidang intelijen, soal kejaksaan yang bisa bentuk badan pemulihan aset, trus juga soal hak imunitas dan rangkap jabatan, sama ada beberapa pasal soal kewenangan yang bakal ditambah dan diubah kayak pasal 30C dan Pasal 30D trus juga UU ini perlu di sesuai sama beberapa keputusan MK yang udah ga sesuai lagi sama UU ini.
Poin yang harus diperhatikan
RUU ini merevisi
Pandangan Pakar
Fungsi intelijen kejaksaan jadi poin yang perlu direvisi karena seharusnya hanya untuk penanganan hukum (pro justicia), bukan di luar itu. Pengawasan terhadap kejaksaan dalam revisi UU masih lemah dan berpotensi menimbulkan impunitas.
Valerianus Beatae Jehanu
Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
Revisi UU Kejaksaan menambah kewenangan jaksa tanpa pengawasan, seperti intelijen dan penghentian perkara. Ini bisa mengganggu independensi peradilan.
Awan Puryadi
Direktur Advokasi dan Kebijakan De Jure
Kementerian/Lembaga terlibat
Kejaksaan Agung
Kementerian Hukum
Badan Legislasi DPR RI
Komisi/Badan di DPR yang terlibat
DPR Komisi III
Penegakan Hukum
Pengambil keputusannya siapa aja?
Sudah baca? Saatnya bertindak! 💥
