Kenapa kasus korupsi masih banyak aja?
Kasus korupsi sampai ribuan kasus per tahun, paling banyak dari pemerintah daerah. Tapi, upaya pemberantasannya lemah.
Penegakan Hukum
Korupsi di Indonesia kasusnya nambah terus tiap tahun. Bahkan, kita ranking lima se-ASEAN dalam hal pemberantasan korupsi. Kasus korupsi sering ditemukan di instansi lokal kayak Pemkot dan Pemkab, tapi di instansi pusat pun gak kalah banyak. Sayangnya, pemerintah belum sat-set berantas masalah ini. Sementara itu, peran KPK justru makin lemah sejak UU KPK terbaru mengurangi independensi KPK.
Data dan fakta penting
Kasus korupsi Indonesia terhitung banyak. Dari 2020-2024, ada 2.730 kasus korupsi. Korupsi nyebar di banyak instansi: Kementerian/Lembaga (40 kasus), BUMN/BUMD (38 kasus), kabupaten/kota (30 kasus), dan provinsi (27 kasus).
Instansi lokal jadi ladang basah korupsi. Dari 2004-2024, KPK mengusut 634 kasus di pemerintah daerah. Selama 2021-2023, ICW mencatat 61 kepala daerah jadi tersangka korupsi.
Belum terlihat komitmen pemerintah buat berantas korupsi. RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal gak kunjung jadi UU. Peran KPK juga makin lemah; jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) di era pasca UU KPK turun setengah dibanding sebelumnya.
Kebijakan yang memengaruhi masalah ini
Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab
Komisi Pemberantasan Korupsi
Kejaksaan Agung
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Komisi di DPR yang mengawasi
DPR Komisi III
Penegakan Hukum
Pejabat yang bertanggung jawab
Sudah baca? Saatnya bertindak! 💥
Pengentasan Korupsi