• Otonomi khusus Aceh berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA) pasca konflik dan Perjanjian Helsinki.

• Keistimewaan Aceh meliputi penerapan syariat Islam, partai politik lokal, dan kewenangan pengelolaan SDA yang luas.

• Tantangan Aceh meliputi ketergantungan dana pusat, kemiskinan relatif tinggi, dan isu implementasi hukum syariah.

• Dana Otsus Aceh digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan keistimewaan.

• Penyerapan dana otsus Aceh rata-rata 85,89%, dengan SiLPA terendah pada TA2024 sebesar 2,07%.

• Dana Otsus Aceh akan turun dari 2% menjadi 1% pada 2023 dan berakhir 2027, menjadi isu strategis.

• Pengusulan RPP tentang Zakat sebagai pengurang PPh terutang dibahas.

• Pengajuan Rancangan Qanun tentang pertanahan dan hukum keluarga juga dibahas.

• Masa jabatan Keuchik (Kepala Gampong/Desa) juga menjadi isu strategis.

• Otonomi khusus Papua berdasar UU No. 21 Tahun 2001 (direvisi) untuk mengurangi kesenjangan dan melindungi OAP.

• Keistimewaan Papua meliputi dana Otsus besar dan adanya Majelis Rakyat Papua (MRP).

• Tantangan Papua: konflik politik, ketimpangan, korupsi, dan efektivitas penggunaan dana Otsus.

• Dana Otsus dan DTI Papua mengalami penyesuaian sebesar 8,15% pada TA 2026 dibanding TA 2025.

• Seluruh provinsi Papua tepat waktu salur tahap I, namun 4 kab/kota terlambat.

• K/L teknis belum inventarisir substansi kekhususan Papua ke NSPK khusus sesuai amanat PP 106/2021.

• RAPPP belum implementatif karena baru diundangkan tahun 2025 melalui Perpres 107/2025.

• Perdasus dan Perdasi amanat UU Otsus belum ditetapkan, terutama di 4 DOB baru.

• PP 54/2004 tentang MRP tidak relevan dengan UU Otsus baru (UU 2/2021).

• Ada keterlambatan dalam pengisian anggota DPRP/DPRK dari OAP.

• Pemahaman pelaksana tugas di Papua terkait mandat UU Otsus dan regulasi turunannya masih kurang.

• Keistimewaan DI Yogyakarta berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012.

• Keistimewaan utama DIY: Gubernur oleh Sultan, kewenangan budaya, pertanahan, tata ruang.

• Tantangan DIY: urbanisasi, ketimpangan ekonomi, dan pengelolaan lahan.

• Penyerapan Dana Keistimewaan DIY baik, rata-rata 87,20%.

• Realisasi anggaran Danais membaik, dengan SiLPA di bawah 5% sejak 2016-2025.

• Penyerapan terbaik pada urusan pertanahan dan tata ruang (100%).

• Pembentukan Dinas PMKPS Provinsi DIY di 2024 mendukung reformasi kalurahan, dengan BKK untuk 392 Kalurahan dan 46 Kelurahan.

• Belum ada pengaturan SiLPA sebagai Dana Abadi Daerah sesuai amanat PMK 88/2025.

• Perda Desain Besar Keistimewaan belum ditetapkan (target 2027).

• Penggunaan Danais harus selaras dengan Keistimewaan DIY sesuai UU 13 Tahun 2012.

• Kemendagri diminta memperkuat pembinaan dan pengawasan Otsus Papua, Aceh, dan DIY, memastikan perencanaan pembangunan yang terukur dan partisipatif.

• Pemerintah Pusat didorong optimalkan peran BP3OKP dalam implementasi RAPPP agar Otsus Papua lebih bermanfaat.

• Pemerintah diminta segera laksanakan sensus penduduk dan sosial ekonomi OAP di seluruh provinsi Papua.

• Percepatan revisi UU No. 11/2026 tentang Pemerintahan Aceh didorong, termasuk perpanjangan Otsus 20 tahun dan alokasi dana minimal 2% DAU Nasional.