• Melakukan perdagangan karbon internasional yang tidak terpengaruh target Nationally Determined Contribution (NDC) dan tidak merugikan kedaulatan RI.

• Melaksanakan koordinasi lintas kementerian secara terintegrasi untuk mencegah tumpang tindih dalam pelaksanaan proyek karbon.

• Mengembangkan nilai ekonomi karbon di sektor kehutanan, pertanian, serta kelautan dan perikanan tanpa memarginalkan masyarakat lokal atau menimbulkan konflik tenurial baru.

• Menyusun dan menetapkan peraturan turunan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 untuk pencapaian target NDC melalui skema mandatory/voluntary market, mempertimbangkan masukan Komisi IV.

• Melakukan pemetaan wilayah potensial pengembangan proyek perdagangan karbon serta menyusun peta jalan pengelolaannya.

• Melakukan perdagangan karbon yang memberikan manfaat ekonomi dan finansial, serta pembagian hasil optimal bagi Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.