• Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah (Kemendikbudristek) untuk segera menyusun kebijakan sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang komprehensif.

• Kebijakan SPMB harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, fleksibilitas, efisiensi, dan akuntabilitas, serta meminimalkan kursi kosong dan menciptakan ruang proporsional bagi PTS.

• Kemendikbudristek didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB PTN, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

• Pemerintah perlu memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi melalui optimalisasi PTS dan menajamkan kebijakan KIP Kuliah.

• Sistem seleksi mahasiswa harus mengintegrasikan aspek akademik dan sosial ekonomi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, keadilan, dan relevansi kebutuhan dunia kerja.

• Perlu dilakukan riset dan evaluasi berkala terhadap hubungan antara metode seleksi mahasiswa baru dan capaian prestasi mahasiswa selama studi.

• Standardisasi kebijakan dan mekanisme integrasi KIP Kuliah pada seluruh jalur SPMB perlu disusun untuk menjamin kesetaraan akses.

• Kebijakan afirmasi perlu disusun untuk calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), marginal, dan keluarga kurang mampu, guna memperluas akses pendidikan tinggi.