• Komisi VI DPR RI mendengarkan paparan Dirut PT Pos Indonesia tentang evaluasi kinerja 2025, profil, penugasan strategis, transformasi, roadmap 2026, konsolidasi logistik BUMN, dan dukungan kebijakan.

• Komisi VI DPR RI mengapresiasi PT Pos Indonesia atas peran strategisnya dalam layanan pos nasional, distribusi logistik, keuangan, penyaluran bantuan pemerintah, dan akses layanan hingga wilayah 3T.

• Disepakati PT Pos Indonesia fokus ke core bisnis logistik & penugasan strategis dengan GCG, transparansi, akuntabilitas, dan penciptaan nilai ekonomi bagi negara.

• PT Pos Indonesia harus menjaga kualitas & keberlanjutan Layanan Pos Universal (LPU) serta memastikan keterjangkauan layanan di seluruh Indonesia.

• PT Pos Indonesia mengoptimalkan jaringan & infrastruktur sebagai kanal distribusi nasional untuk bantuan pemerintah, sinergi BUMN, dan UMKM.

• Konsolidasi logistik BUMN bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, integrasi rantai pasok, perluasan pasar, dan penurunan biaya logistik nasional.

• PT Pos Indonesia perlu menyusun langkah percepatan peningkatan kinerja melalui penguatan logistik, utilisasi aset, transformasi digital, dan kemitraan strategis.

• PT Pos Indonesia wajib melaporkan perkembangan transformasi bisnis, konsolidasi BUMN logistik, target pendapatan, efisiensi, dan layanan publik secara berkala.

• BP BUMN dan PT Danantara Asset Management akan mendukung penuh implementasi kesepakatan tersebut.

• Komisi VI DPR RI mendukung transformasi bisnis PT Pos Indonesia untuk penguatan model berkelanjutan, daya saing logistik, kualitas layanan, pengembangan bisnis, dan optimalisasi aset.

• PT Pos Indonesia diminta memberikan jawaban tertulis yang jelas dan lengkap dalam 7 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.