• Jaminan keberlanjutan layanan kesehatan bagi peserta PBI JKN yang dinonaktifkan selama pemutakhiran data, diperkuat dengan SKB Menteri Sosial, Kesehatan, dan Dirut BPJS Kesehatan.

• Percepatan reaktivasi peserta PBI non-aktif melalui penyederhanaan prosedur, penetapan SOP nasional yang jelas, dan penguatan pengawasan lapangan agar reaktivasi efektif.

• Evaluasi menyeluruh penggunaan DTSEN sebagai basis penetapan PBI JKN, termasuk metodologi penentuan desil dan akurasi data riil di lapangan.

• Penguatan integrasi, sinkronisasi, dan interoperabilitas data lintas K/L untuk DTSEN yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

• Penjaminan bahwa pemutakhiran data tidak mengganggu akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan serta pasien katastropik.

• Penataan ulang skema dan kuota PBI JKN agar lebih adaptif terhadap dinamika kemiskinan, termasuk penambahan kuota, buffer anggaran, dan pembagian peran pusat-daerah.

• Penyiapan dan pelaksanaan afirmasi bagi masyarakat miskin tanpa NIK agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

• Penguatan tata kelola program JKN melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, perbaikan regulasi, dan penguatan komunikasi publik, serta sosialisasi efektif dan penyelesaian isu penonaktifan peserta.