• Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Menteri Haji dan Umrah RI terkait penyesuaian BPIH 1447 H/2026 M akibat kenaikan avtur dan kurs.

• Tambahan biaya haji tidak dibebankan ke jamaah, melainkan ke keuangan negara. Menteri diminta berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai perundangan.

• Menteri diminta berkoordinasi dengan pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk membantu jamaah dari pemberangkatan ke embarkasi.

• Menteri menjelaskan kesiapan haji. Komisi VIII meminta percepatan penyelesaian layanan seperti pengadaan koper dan seragam.

• Fasilitas akomodasi di Makkah (mushola, tempat wudhu) harus lengkap, layak, dan ramah lansia.

• Memastikan kelengkapan barang hak jemaah seperti koper terpenuhi tepat waktu dan berkualitas.

• Mempersiapkan skema kedaruratan dan sistem pelacakan untuk perlindungan jemaah di Arab Saudi, mengantisipasi jemaah hilang.

• Memperkuat persiapan dan koordinasi PPIH untuk layanan optimal bagi jemaah.

• Melakukan kajian komprehensif untuk mempersingkat masa antrean jemaah sesuai peraturan perundang-undangan.

• Mempersiapkan skema Murur-Tanazul, memastikan izin Arab Saudi, dan sosialisasi masif kepada jemaah.

• Pengaturan dapur konsumsi di pemondokan harus mempertimbangkan jarak, kualitas, dan mitigasi masalah.