• Rapat Komisi III DPR RI dengan Pemprov DKI, BPN, Walikota Jakpus, Polda Metro Jaya, dan warga membahas sengketa tanah Bendungan Hilir.

• Pemprov DKI menyatakan tanah Jl. Danau Limboto No.12-15 adalah asetnya (Sertipikat Hak Pakai No.191/Benhil, 1983), sebagian dihuni masyarakat.

• BPN DKI menegaskan tanah eks SDN Bendungan Hilir 09 seluas 3.173 m² adalah aset Pemprov dan penghuni yang tidak terkait wajib mengosongkan.

• Pemasangan plang aset direncanakan tahun 2026 sebagai pengamanan, bukan penertiban.

• Kuasa hukum warga memohon perlindungan Komisi III dan penyelesaian kasus secara adil dan transparan.

• Komisi III meminta Pemprov DKI, BPN, dan pihak terkait tidak melakukan tindakan hukum/administratif yang menimbulkan intimidasi.

• Komisi III mendesak Pemprov DKI dan BPN segera memfasilitasi forum mediasi untuk musyawarah, dengan memperhatikan regulasi dan hak masyarakat.

• Komisi III DPR RI akan melakukan kajian mendalam sesuai kewenangan atas kasus sengketa tanah ini.