Bijak Wiki
DPR tuh isinya apa aja sih?
DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) berisi anggota yang dipilih melalui pemilu legislatif. DPR memiliki 13 komisi dan berapa Alat Kelengkapan Dewan lainnya.
Komisi I - Pertahanan & Intelijen
Komisi I DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.
Komisi II - Pemerintahan & Aparatur
Komisi II DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.
Komisi III - Hukum
Komisi III DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang penegakan hukum.
Komisi IV - Pertanian & Kehutanan
Komisi IV DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertanian, kehutanan, dan kelautan.
Komisi V - Infrastruktur & Transportasi
Komisi V DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan.
Komisi VI - Perdagangan & BUMN
Komisi VI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, serta BUMN.
Komisi VII - Industri & Ekraf
Komisi VII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi
Komisi VIII - Agama & Sosial
Komisi VIII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Komisi IX - Kesehatan & Ketenagakerjaan
Komisi IX DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Komisi X - Pendidikan & Olahraga
Komisi X DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi.
Komisi XI - Keuangan & Pembangunan
Komisi XI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.
Komisi XII - Energi & Investasi
Komisi XII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi.
Komisi XIII - Regulasi & HAM
Komisi XIII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang reformasi regulasi dan hak asasi manusia.
