Glosarium
Halaman ini berisi penjelasan istilah-istilah penting yang sering muncul saat ngomongin isu, kebijakan, dan urusan pemerintahan, biar gak bingung lagi pas baca!
Aa
Perubahan isi dalam undang-undang dasar atau aturan penting lainnya.
Struktur atau bagian-bagian dalam DPR yang punya tugas dan fungsi tertentu untuk bantu kerja DPR.
Bb
Alat kelengkapan DPR yang bertugas dalam bidang legislasi, yaitu penyusunan, pembahasan, dan pengharmonisasian rancangan undang-undang.
Cc
RUU yang belum selesai dibahas di periode DPR sebelumnya dan dilanjutkan di periode berikutnya.
Dd
Daftar pasal atau poin dalam RUU yang ingin dikritisi, ditambah, atau diubah.
Ff
Kelompok anggota DPR dari partai yang sama; mereka punya sikap politik bersama.
Hh
Proses menyesuaikan RUU agar selaras dengan aturan hukum lain dan tidak saling bertabrakan.
Ii
RUU yang diajukan oleh DPR atau Pemerintah, bukan dari luar.
Jj
Proses menguji UU di Mahkamah Konstitusi (MK) apakah sesuai UUD.
Kk
Penggabungan aturan-aturan hukum yang tersebar jadi satu undang-undang yang rapi dan jelas.
Partai yang bekerjasama dengan pemerintah.
Bagian dalam DPR yang menangani bidang tertentu (misalnya Komisi III soal hukum).
Rapat intensif (biasanya berhari-hari) antara DPR dan pemerintah untuk bahas hal teknis atau keuangan.
Undang-undang dasar atau hukum tertinggi di suatu negara.
Istilah untuk kategori RUU yang bisa dibahas kapan saja meskipun tidak masuk daftar prioritas tahunan.
Ll
Salah satu tugas DPR dalam proses membuat undang-undang.
Nn
Dokumen pendukung RUU yang berisi penjelasan ilmiah dan alasan pentingnya undang-undang itu dibuat.
Oo
Lembaga yang tugasnya menerima laporan dari masyarakat soal pelayanan publik yang buruk atau tidak adil.
Istilah untuk undang-undang yang mengatur berbagai hal sekaligus dalam satu aturan.
Partai yang tidak ikut dukung pemerintah.
Pp
Tim khusus DPR untuk membahas suatu isu/UU tertentu.
Rapat besar DPR dengan seluruh anggota, biasanya untuk pengambilan keputusan penting.
Menyempurnakan dan merapikan isi RUU agar lebih jelas dan terstruktur.
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Rapat lengkap yang dihadiri semua anggota, biasanya untuk ambil keputusan penting.
Kondisi ketika masyarakat atau politik terlalu terbelah dua kubu ekstrem, sehingga susah cari jalan tengah.
Daftar rancangan undang-undang (RUU) yang jadi rencana kerja DPR dan pemerintah.
Daftar RUU yang direncanakan untuk dibahas selama satu periode DPR (5 tahun).
RUU yang akan diprioritaskan untuk dibahas dan disahkan pada tahun 2025.
Jumlah minimum anggota yang harus hadir agar rapat bisa sah dan ambil keputusan.
Rr
Rapat Dengar Pendapat, DPR undang kementerian/lembaga.
Rapat Dengar Pendapat Umum, DPR undang masyarakat sipil atau organisasi.
Rapat formal antara DPR dan menteri atau pejabat pemerintah untuk membahas kebijakan.
Pengesahan perjanjian internasional oleh DPR agar berlaku di Indonesia.
Ss
Menyamakan isi atau pasal RUU agar tidak tumpang tindih antar pasal atau dengan UU lain.
Uu
Undang-Undang pelaksana dari pasal tertentu dalam UUD 1945.
Penggabungan aturan-aturan hukum yang berbeda menjadi satu sistem hukum yang berlaku untuk semua orang.
Vv
Hak untuk menolak atau membatalkan keputusan, biasanya dimiliki Presiden.
