Bijak Wiki
Glosarium
Halaman ini berisi penjelasan istilah-istilah penting yang sering muncul saat ngomongin isu, kebijakan, dan urusan pemerintahan, biar gak bingung lagi pas baca!
Aa
Amandemen
Perubahan isi dalam undang-undang dasar atau aturan penting lainnya.
Alat Kelengkapan Dewan (AKD)
Struktur atau bagian-bagian dalam DPR yang punya tugas dan fungsi tertentu untuk bantu kerja DPR.
Bb
Baleg (Badan Legislasi)
Alat kelengkapan DPR yang bertugas dalam bidang legislasi, yaitu penyusunan, pembahasan, dan pengharmonisasian rancangan undang-undang.
Cc
Carry Over
RUU yang belum selesai dibahas di periode DPR sebelumnya dan dilanjutkan di periode berikutnya.
Dd
DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)
Daftar pasal atau poin dalam RUU yang ingin dikritisi, ditambah, atau diubah.
Ff
Fraksi
Kelompok anggota DPR dari partai yang sama; mereka punya sikap politik bersama.
Hh
Harmonisasi
Proses menyesuaikan RUU agar selaras dengan aturan hukum lain dan tidak saling bertabrakan.
Ii
Inisiatif DPR/Pemerintah
RUU yang diajukan oleh DPR atau Pemerintah, bukan dari luar.
Jj
Judicial Review
Proses menguji UU di Mahkamah Konstitusi (MK) apakah sesuai UUD.
Kk
Kodifikasi
Penggabungan aturan-aturan hukum yang tersebar jadi satu undang-undang yang rapi dan jelas.
Koalisi
Partai yang bekerjasama dengan pemerintah.
Komisi
Bagian dalam DPR yang menangani bidang tertentu (misalnya Komisi III soal hukum).
Konsinyering
Rapat intensif (biasanya berhari-hari) antara DPR dan pemerintah untuk bahas hal teknis atau keuangan.
Konstitusi
Undang-undang dasar atau hukum tertinggi di suatu negara.
Kumulatif Terbuka
Istilah untuk kategori RUU yang bisa dibahas kapan saja meskipun tidak masuk daftar prioritas tahunan.
Ll
Legislasi
Salah satu tugas DPR dalam proses membuat undang-undang.
Nn
Naskah Akademik
Dokumen pendukung RUU yang berisi penjelasan ilmiah dan alasan pentingnya undang-undang itu dibuat.
Oo
Ombudsman
Lembaga yang tugasnya menerima laporan dari masyarakat soal pelayanan publik yang buruk atau tidak adil.
Omnibus
Istilah untuk undang-undang yang mengatur berbagai hal sekaligus dalam satu aturan.
Oposisi
Partai yang tidak ikut dukung pemerintah.
Pp
Panitia Khusus (pansus)
Tim khusus DPR untuk membahas suatu isu/UU tertentu.
Paripurna
Rapat besar DPR dengan seluruh anggota, biasanya untuk pengambilan keputusan penting.
Pembulatan Konsepsi
Menyempurnakan dan merapikan isi RUU agar lebih jelas dan terstruktur.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Pleno
Rapat lengkap yang dihadiri semua anggota, biasanya untuk ambil keputusan penting.
Polarization Trap
Kondisi ketika masyarakat atau politik terlalu terbelah dua kubu ekstrem, sehingga susah cari jalan tengah.
Prolegnas
Daftar rancangan undang-undang (RUU) yang jadi rencana kerja DPR dan pemerintah.
Prolegnas 5 Tahunan
Daftar RUU yang direncanakan untuk dibahas selama satu periode DPR (5 tahun).
Prolegnas Prioritas 2025
RUU yang akan diprioritaskan untuk dibahas dan disahkan pada tahun 2025.
Quorum
Jumlah minimum anggota yang harus hadir agar rapat bisa sah dan ambil keputusan.
Rr
Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Rapat Dengar Pendapat, DPR undang kementerian/lembaga.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Rapat Dengar Pendapat Umum, DPR undang masyarakat sipil atau organisasi.
Rapat Kerja
Rapat formal antara DPR dan menteri atau pejabat pemerintah untuk membahas kebijakan.
Ratifikasi
Pengesahan perjanjian internasional oleh DPR agar berlaku di Indonesia.
Ss
Sinkronisasi
Menyamakan isi atau pasal RUU agar tidak tumpang tindih antar pasal atau dengan UU lain.
Uu
UU Organik
Undang-Undang pelaksana dari pasal tertentu dalam UUD 1945.
Unifikasi
Penggabungan aturan-aturan hukum yang berbeda menjadi satu sistem hukum yang berlaku untuk semua orang.
Vv
Veto
Hak untuk menolak atau membatalkan keputusan, biasanya dimiliki Presiden.
