• Disepakati keberlanjutan & ketahanan layanan kesehatan pascabencana di Aceh & Sumatera, termasuk anggaran rehabilitasi RS/Puskesmas & penguatan kesiapsiagaan faskes di daerah rawan bencana.

• Kemenkes akan mempercepat & memperkuat strategi nasional eliminasi TB komprehensif & terintegrasi, dengan fokus pada tata kelola, akurasi layanan, dan pendanaan berkelanjutan.

• Percepatan revisi Perpres 67/2021 tentang Penanggulangan TB melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga.

• Penguatan fase pasca-skrining, peningkatan deteksi TB Resisten Obat dini, & perluasan cakupan Terapi Pencegahan TB (TPT) bagi kontak serumah.

• Peningkatan akurasi diagnostik & tata laksana skrining TB untuk membedakan TB Sensitif/Resisten Obat, serta mencegah salah diagnosa.

• Penguatan kapasitas layanan rujukan & diagnostik lanjutan, termasuk fasilitas, SDM, & jejaring layanan untuk penanganan TB yang cepat, tepat, & berkelanjutan.

• Kemenkes akan memperkuat strategi peningkatan capaian program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

• Peningkatan sosialisasi & akses layanan PKG ke masyarakat, termasuk kesehatan gigi & mulut.

• Peningkatan alokasi anggaran promotif & preventif untuk menekan beban penyakit terdiagnosis melalui PKG.

• Penguatan tindak lanjut hasil skrining agar tidak berhenti pada deteksi.

• Kemenkes akan mendampingi & mengawasi peningkatan kelas RSUD, fokus pada RS siap operasi dengan SDM & sarana prasarana yang memadai, bukan hanya fisik.

• Kemenkes akan melakukan evaluasi strategis penurunan capaian imunisasi nasional 2025, khususnya imunisasi bayi lengkap & BIAS.

• Percepatan perluasan vaksinasi HPV secara nasional, termasuk bagi anak laki-laki, untuk eliminasi kanker serviks & perlindungan kesehatan mendatang.

• Kemenkes akan menjadikan kesehatan jiwa isu strategis pembangunan kesehatan.

• Penguatan keterkaitan kebijakan kesehatan jiwa dengan ketahanan kesehatan, termasuk layanan saat darurat bencana.

• Penyusunan strategi penanganan kesehatan jiwa sesuai karakteristik daerah.

• Penguatan layanan kesehatan jiwa, terutama deteksi dini, di tingkat primer & rujukan.

• Kemenkes akan memperjelas arah pemanfaatan teknologi kesehatan.

• Penguatan kebijakan Health Technology Assessment (HTA) untuk layanan inovatif.

• Penyusunan roadmap kebijakan kesehatan yang berkeadilan & berkelanjutan.

• Peningkatan akses & pembiayaan teknologi kesehatan proporsional dalam program JKN.

• Kemenkes akan menyelesaikan permasalahan distribusi dokter spesialis untuk pemerataan layanan kesehatan.

• Penyusunan peta jalan distribusi dokter spesialis yang jelas, terukur, & berkelanjutan, khususnya untuk daerah tertinggal, perbatasan, & kepulauan.

• Penciptaan ekosistem kondusif (insentif, fasilitas, keberlanjutan penugasan) bagi dokter spesialis.

• Penguatan koordinasi pusat-daerah agar penempatan dokter spesialis selaras kebutuhan lapangan.

• Kemenkes akan mempercepat penyelesaian seluruh peraturan pelaksana UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan & berkomitmen pada timeline baru.

• Kemenkes diminta menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota paling lambat 26 Januari 2026.