• Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kalimantan Tengah mengawasi program kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan obat/makanan.

• Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menghadapi kendala kesadaran rendah, pencatatan suboptimal, dan kurangnya dukungan kebijakan daerah.

• Target eliminasi TBC 2025 didukung koordinasi lintas sektor, skrining aktif, dan pemanfaatan PCR, namun terkendala ketersediaan cartridge TCM.

• Anggaran kesehatan Provinsi Kalteng mengalami penurunan dari 2024 ke 2025, namun DAK kesehatan meningkat signifikan.

• Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter umum dan gigi, serta distribusi SDM yang tidak merata.

• Balai Besar POM Palangka Raya mengawasi obat dan makanan pra-edar dan pasca-edar, namun terkendala geografis dan literasi masyarakat.

• Profil ketenagakerjaan Kalteng menunjukkan penurunan pengangguran dan peningkatan partisipasi angkatan kerja, sejalan dengan target SDGs.

• Pemprov Kalteng berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan job fair untuk menghadapi ancaman resesi global.

• Pelaksanaan Inpres No. 2/2021 meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi non-ASN, namun kendala anggaran dan pemahaman masih ada.

• Balai Latihan Kerja (BLK) menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi, tetapi skala masih kecil dan perluasan jangkauan dibutuhkan.

• Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.473.621,04, naik 6,5% dari 2024.

• Perselisihan hubungan industrial sering terkendala belum adanya perundingan bipartit dan faktor geografis luasnya wilayah.

• Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kalteng menghadapi modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan minimnya perlindungan.

• BPJS Ketenagakerjaan berupaya mendorong kepesertaan aktif, namun masih memerlukan dukungan regulasi dan anggaran dari Pemda.

• Komisi IX mendesak Kemenkes untuk memperbaiki infrastruktur internet dan koordinasi daerah dalam program Quick Wins kesehatan.

• Komisi IX merekomendasikan Kemenaker memperbaiki sarana BLK dan memperkuat link and match vokasi dengan industri.

• Komisi IX mendorong BPJS Ketenagakerjaan perluas cakupan kepesertaan melalui digitalisasi dan kolaborasi kanal lokal.

• Komisi IX mendesak BP2MI tingkatkan sosialisasi, pengawasan TPPO, dan perlindungan PMI, terutama pekerja perkebunan.