• Rapat Komisi XI DPR RI dengan mitra menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Sasaran Pembangunan, dan Indikator Pembangunan RAPBN TA 2026.

• Asumsi Makro 2026: pertumbuhan ekonomi 5,3-5,5%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.500/USD, suku bunga SBN 10 tahun 6,8-7,0%.

• Sasaran pembangunan RAPBN 2026: tingkat pengangguran 4,4-4,5%, kemiskinan 7,0-7,5%, Gini Rasio 0,380.

• Pemerintah akan meningkatkan daya beli, lapangan kerja, iklim investasi, investasi berorientasi ekspor, serta memperluas hilirisasi komoditas strategis.

• Belanja K/L akan dipertajam untuk sektor strategis dan alokasi pembangunan daerah akan dilakukan secara inklusif dan merata.

• Data alokasi pembangunan nasional per Kabupaten/Kota akan disampaikan selambatnya 5 September 2026.

• BI dan OJK akan memperkuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor strategis dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

• Optimalisasi penerimaan negara melalui pajak (CORETAX, transaksi digital, analisis data), kepabeanan/cukai, dan PNBP akan dilakukan.

• Proyeksi Pendapatan Negara RAPBN 2026 disepakati Rp3.147,7 T (Pajak Rp2.602,0 T, PNBP Rp545,5 T, Hibah Rp0,2 T).

• Komisi XI memahami defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48% PDB sebagai kebijakan fiskal ekspansif, terarah, dan terukur.

• Pemerintah memastikan defisit dan utang negara dikelola akuntabel, transparan, serta tetap dalam batas aman.

• Penerbitan SBN akan dilakukan dengan biaya/risiko optimal dan terkendali. Penggunaan BMN Rp227,5 T sebagai underlying asset SBSN.

• Pembiayaan investasi APBN 2026 akan mengoptimalkan peran BLU dan SMV untuk mendukung prioritas nasional dan pengelolaan aset negara.

• Sinergi Danantara, BUMN, BLU, dan SMV akan diperkuat untuk pembiayaan non-utang program prioritas.

• Proyeksi defisit APBN 2028-2029 akan dilaporkan, serta kajian menuju target defisit 0%.

• Pembiayaan non-utang sektor perumahan diarahkan untuk MBR, dengan optimalisasi UU No. 1/2014.

• Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun berjalan harus mendapatkan persetujuan DPR RI.