• Rapat Panja Daya Saing Industri dibuka terbuka untuk umum, dihadiri 13 dari 27 Anggota Komisi VII DPR-RI.

• Dirjen ILMATE menyoroti kontribusi ekspor, keterbatasan SDM pengawas, dan usul perkuatan kelembagaan serta sistem pelacakan produk.

• Diperlukan pengoptimalan e-Wasdal, integrasi data nasional, regulasi terintegrasi, sanksi tegas, serta sosialisasi ke pelaku usaha.

• Dirjen IKFT membahas pertumbuhan sektor, ekspor, lingkup pengawasan, dan rekomendasi penguatan peran PPSI serta PPNS.

• Dirjen Industri Agro mengemukakan masalah SDM pengawasan terbatas, produk ilegal, luasnya ruang lingkup, dan usul digitalisasi serta transparansi data.

• Dirjen KPAII menyoroti tumpang tindih lahan kawasan industri, infrastruktur dasar, konflik masyarakat, serta perlunya penguatan regulasi dan data.

• BSKJI dan BSN melaporkan jumlah SNI, aturan personel WNI, implikasi perjanjian AS terkait SNI, serta penguatan keterlibatan pihak ketiga.

• Dirjen IKMA mengeluhkan ketidakpatuhan IKM terhadap SNI, lemahnya pengawasan, peredaran produk impor ilegal (garam, pakaian bayi), dan penindakan online yang kurang.

• Panja DPR meminta kehadiran eselon 1, usulan asosiasi, penataan regulasi tumpang tindih (deregulasi, debirokrasi), dan koordinasi antar K/L.

• Pentingnya pengaturan keran impor, pemberantasan produk ilegal, dan penguatan standarisasi serta one stop system SNI untuk daya saing.

• Kemenperin menanggapi isu SNI wajib, perdagangan daring, potensi ekspor kopi, RUU kawasan industri, dan keterbatasan anggaran BSKJI.