Komisi VIII
Rabu, 27 Agustus 2025
Raker+RDP Komisi VIII dengan Menag, BP Haji, BPKH, Dewas BPKH
• Realisasi anggaran haji reguler 1446 H/2025 M mencapai 98,95% (Rp18,33 T) dan haji khusus 76,50% (Rp7,26 M). Dana efisiensi Rp207,86 M akan ditransfer ke Kas Haji.
• Serapan kuota haji reguler 99,92% (203.149 jemaah) dan haji khusus 99,16% (17.532 jemaah). Sebanyak 447 jemaah wafat, 6 masih dirawat di RS Arab Saudi.
• Pentingnya pembahasan pemilihan syarikah secara transparan dan akuntabel sesuai aturan untuk penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M.
• BPKH RI telah mentransfer BPIH 1446 H/2025 M sebesar Rp18,53 T dan uang muka BPIH 1447 H/2026 M (SAR 627,24 juta atau Rp2,76 T) untuk pemesanan zona strategis tenda di Armuzna.
• Mendesak evaluasi menyeluruh, termasuk audit independen laporan keuangan BPKH Limited, serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk mencegah terulangnya masalah.
• Mendesak upaya penurunan BPIH/Bipih signifikan dengan mempersingkat masa tinggal dan menekan biaya penerbangan/akomodasi, serta pencarian 3 jemaah yang hilang di Arab Saudi.
• Mendesak evaluasi pelaksanaan DAM dan perumusan Standar Pelayanan Ibadah Haji sebagai pedoman kualitas layanan penyelenggaraan haji di masa mendatang.
29 Okt
2025
Komisi VIII
Terbuka
Raker Komisi VIII dengan Menteri Haji dan Kepala BPKH
29 Okt
2025
Komisi VIII
Tertutup
Rapat Internal Komisi VIII DPR RI
29 Okt
2025
Komisi VIII
Terbuka
RDP Panja Komisi VIII soal BPIH 2026 dengan BPKH
28 Okt
2025
Komisi VIII
Terbuka
RDP Panja Komisi VIII soal BPIH 2026
28 Okt
2025
Komisi VIII
Terbuka
Raker Komisi VIII dengan Menteri Haji dan Umrah
27 Okt
2025
Komisi VIII
Terbuka
Raker Komisi VIII dengan Menteri Haji dan Umrah
27 Okt
2025
Komisi VIII
Tertutup
Rapat Internal Panja BPIH Komisi VIII
23 Okt
2025
Komisi III
Terbuka
RDPU Komisi III dengan Amunudin A.R. dan masyarakat
23 Okt
2025
Komisi III
Terbuka
RDPU Komisi III dengan Pemkab Bekasi dan warga VnV
16 Okt
2025
Komisi III
Terbuka
RDPU Komisi III dengan Warga Muslim Cluster Vasana & Neo Vasana Bekasi
Raker+RDP Komisi VIII dengan Menag, BP Haji, BPKH, Dewas BPKH



