Komisi VIII
Rabu, 27 Agustus 2025
Raker+RDP Komisi VIII dengan Menag, BP Haji, BPKH, Dewas BPKH
• Realisasi anggaran haji reguler 1446 H/2025 M mencapai 98,95% (Rp18,33 T) dan haji khusus 76,50% (Rp7,26 M). Dana efisiensi Rp207,86 M akan ditransfer ke Kas Haji.
• Serapan kuota haji reguler 99,92% (203.149 jemaah) dan haji khusus 99,16% (17.532 jemaah). Sebanyak 447 jemaah wafat, 6 masih dirawat di RS Arab Saudi.
• Pentingnya pembahasan pemilihan syarikah secara transparan dan akuntabel sesuai aturan untuk penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M.
• BPKH RI telah mentransfer BPIH 1446 H/2025 M sebesar Rp18,53 T dan uang muka BPIH 1447 H/2026 M (SAR 627,24 juta atau Rp2,76 T) untuk pemesanan zona strategis tenda di Armuzna.
• Mendesak evaluasi menyeluruh, termasuk audit independen laporan keuangan BPKH Limited, serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk mencegah terulangnya masalah.
• Mendesak upaya penurunan BPIH/Bipih signifikan dengan mempersingkat masa tinggal dan menekan biaya penerbangan/akomodasi, serta pencarian 3 jemaah yang hilang di Arab Saudi.
• Mendesak evaluasi pelaksanaan DAM dan perumusan Standar Pelayanan Ibadah Haji sebagai pedoman kualitas layanan penyelenggaraan haji di masa mendatang.
18 Feb
2026
Komisi V
Terbuka
Lapsing Raker dengan Menteri Perhubungan
18 Feb
2026
Komisi VI
Tertutup
Lapsing dengan PT BRI (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero)
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Rapat Intern Panja Pelestarian Cagar Budaya
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Rapat Intern
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Raker dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI--18 Februari 2026
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing RDP Komisi X
11 Feb
2026
Komisi VI
Tertutup
Lapsing RDP dengan PT LEN Industri (Persero)/DEFEND ID dan Subholding
11 Feb
2026
Komisi VI
Terbuka
Lapsing RDP dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding
11 Feb
2026
Komisi VIII
Tertutup
Lapsing RDPU dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Datar
11 Feb
2026
Komisi VIII
Tertutup
Lapsing Rapat Koordinasi Kunker Reses dengan Badan Penghubung Provinsi dan Mitra Kerja



