• 90% daerah di Indonesia memiliki kapasitas fiskal lemah, dengan kontribusi PAD stagnan di 20-25% dari total pendapatan daerah.

• Ketergantungan daerah pada transfer pusat masih dominan, mencapai 69,33% dari total pendapatan daerah pada TA 2025.

• Permasalahan utama meliputi potensi PAD yang belum optimal, kualitas SDM/infrastruktur digital tidak merata, kepatuhan pajak rendah, dan kebocoran PAD.

• Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pendampingan daerah dalam menggali potensi PAD, evaluasi kinerja keuangan, dan digitalisasi tata kelola.

• Strategi peningkatan kemandirian fiskal daerah mencakup optimalisasi PAD, penguatan BUMD/BLUD, peningkatan iklim investasi, dan pemanfaatan pendanaan alternatif.

• Komisi II DPR RI meminta Kemendagri dan Kemenkeu menjadikan insentif fiskal instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian daerah, berbasis kinerja dan transparan.

• Ditekankan bahwa pemenuhan belanja wajib harus diikuti kebijakan mikro untuk menjamin kualitas belanja, bukan hanya memenuhi persentase administratif.

• Kepala daerah didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD, termasuk PBB-P2, secara transparan dan partisipatif.

• Optimalisasi BUMD, BLUD, dan pemanfaatan aset daerah melalui perbaikan tata kelola, teknologi, dan strategi pengelolaan produktif sangat penting.

• Kepala daerah diminta aktif mencari pendanaan alternatif seperti KPBU, obligasi/sukuk, hibah internasional, crowdfunding, dan CSR untuk akselerasi pembangunan.

• Kemendagri diminta meningkatkan pembinaan, asistensi, supervisi, monitoring, dan fasilitasi regulasi untuk inovasi fiskal daerah sesuai UU HKPD.

• Disepakati langkah strategis bersama: digitalisasi pajak/retribusi, restrukturisasi BUMD/BLUD, optimalisasi aset daerah, dan peningkatan kapasitas SDM fiskal.

• Komisi II dan Kemendagri berkomitmen melakukan monitoring & evaluasi berkala terhadap strategi fiskal via SIPD Kemendagri untuk transparansi publik.

• Kemandirian fiskal daerah adalah agenda strategis nasional yang memerlukan sinergi erat Pemerintah Pusat, Daerah, dan DPR RI.