• Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari Gerakan Kesehatan Ibu Dan Anak (GKIA), Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

• Audiensi ini bertujuan menyampaikan pandangan serta rekomendasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang sedang berjalan.

• Ditemukan 6.452 kasus keracunan MBG hingga 21 September 2025, dengan laporan makanan basi, rusak, dan ultra-proses sering terjadi.

• MBG berpotensi menjadi faktor risiko kesehatan, ditandai dengan kasus keracunan dan keluhan kualitas makanan.

• Persoalan utama mencakup ketiadaan mekanisme pemulihan hak anak korban keracunan dan koordinasi BGN-Pemda yang belum jelas.

• Juknis MBG dinilai tidak memuat evaluasi SPPG/mitra bermasalah, tim pengawas keamanan pangan, maupun respons temuan makanan basi.

• Anggaran MBG naik drastis (Rp 71 T di 2025 ke Rp 335 T di 2026), berdampak negatif pada dana transfer daerah dan anggaran pendidikan non-MBG.

• Tingkat serapan anggaran MBG 2025 hanya 18.8%, menunjukkan risiko korupsi tinggi dan potensi ketidaktepatan sasaran.

• Sentimen negatif publik terhadap MBG meningkat akibat kasus keracunan, gagal kontrol kualitas, dan isu akuntabilitas.

• Pokja MBG menuntut moratorium dan evaluasi menyeluruh program MBG, serta penyediaan kanal pelaporan dan pemulihan hak korban.

• GKIA merekomendasikan penghentian distribusi makanan kering berbasis produk industri (UPF) dan operasional SPPG yang tidak sesuai juknis.

• GKIA juga menyarankan pelibatan kantin sekolah dan Puskesmas sebagai dapur MBG, transparansi keuangan, dan penggunaan 50% menu lokal.

• JPPI menyoroti