• BPOM menjelaskan jenis, persyaratan mutu, dan definisi AMDK, serta pemberlakuan SNI Wajib untuk berbagai jenis AMDK sesuai PerBPOM No.13/2023 dan Permenperin No. 62/2024.

• BPOM memaparkan hasil pengawasan tahun 2025: 39% sarana produksi, 36% iklan, dan 23% label produk AMDK belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

• BPKN menyoroti pengaduan konsumen terkait galon berusia lebih dari 2 tahun dan dugaan iklan undian tidak benar, serta merekomendasikan SNI Wajib AMDK dan kebijakan PK air isi ulang.

• BPKN menegaskan bahwa SNI 3553:2023 Air Mineral adalah alat untuk mewujudkan hak konsumen atas keamanan, informasi benar, produk bermutu, dan ganti rugi, sesuai UUPK.

• Panja merekomendasikan BPOM/K/L terkait menyusun peraturan pembedaan tutup botol galon berdasarkan usia dan ambang batas mikroplastik.

• Panja meminta BPOM dan BPKN lebih proaktif dalam menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian sarana produksi, iklan, dan label AMDK.

• Panja mendesak peningkatan pengawasan terhadap air dari PDAM dan penggunaan air tanah langsung, serta pengaturan harga AMDK.

• Panja menyarankan BPOM meningkatkan komunikasi publik dan membangun sistem transparan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha AMDK.