• RDPU membahas hasil kajian ekosistem perfilman Indonesia oleh Cinema Poetica & masukan kebijakan pemerataan aksesibilitas layar film dan konten oleh PT Rangkai Kreativitas Indonesia.

• Cinema Poetica mengidentifikasi kebutuhan investasi di distribusi & edukasi, bukan hanya produksi, serta masalah perizinan dan tumpang tindih fungsi kementerian.

• Isu lain meliputi ketiadaan regulator, sistem data industri film, tingginya biaya logistik, ketiadaan pasar film, SDM rendah, dan akuntabilitas hibah negara.

• Rangkai Kreativitas Indonesia sebagai platform VOD lokal menyoroti mismatch supply-demand: talenta berlimpah namun etalase terbatas & minim tempat tayang.

• Komisi VII DPR RI mendesak penyusunan regulasi AI di sektor kreatif, mendorong kolaborasi platform lokal, & mengatasi ketimpangan industri film di luar Jawa.

• Diusulkan subsidi distribusi, insentif khusus karya budaya lokal, analisis dampak ekonomi bioskop, & pembaruan UU Perfilman yang adaptif teknologi.

• Rekomendasi mencakup optimalisasi perfilman untuk promosi budaya/pariwisata, serta pembentukan otoritas independen untuk keadilan akses layar.

• Cinema Poetica diharapkan aktif menyampaikan hasil riset dan pandangan tertulis untuk menyempurnakan rekomendasi Panja KDFN.