• Dr. Toetik Rahayuningsih membahas potensi pelanggaran HAM oleh RUU Perampasan Aset dan perlunya perhatian serius.

• Dr. Toetik menjelaskan aturan perampasan aset di dalam dan di luar KUHP, serta perampasan secara pidana in personam.

• Dr. Toetik memaparkan model Non-Conviction Based Confiscation (NCBC) dalam RUU Perampasan Aset.

• Dr. Toetik mengidentifikasi jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas dan menyoroti kewenangan Kejaksaan Agung.

• Dr. Lucky Raspati menekankan NCBC sebagai instrumen hukum mandiri dengan tiga argumen doktrinal utama.

• Dr. Lucky memaparkan tiga tahap standar pembuktian yang berbeda dan mengusulkan struktur beban pembuktian yang berimbang.

• Dr. Lucky merekomendasikan rumusan definisi NCBC dan menguraikan 18 parameter perlindungan (safeguard) yang diperlukan.

• Dr. Lucky membahas unexplained wealth sebagai instrumen tambahan opsional dan menekankan konsistensi internal dalam RUU.

• Dr. Lucky memberikan rekomendasi 12 norma inti RUU dan menjelaskan 14 tahapan hukum acara NCBC.

• Dr. Lucky membahas aspek kelembagaan, kerja sama internasional, serta prioritas dan prinsip penggunaan hasil rampasan.

• Dr. Lucky menyimpulkan NCBC sebagai pilar utama RUU Pemulihan Aset.

• Komisi III meminta penjelasan kriteria objek perampasan aset, mekanisme, sistem pembuktian, dan penguatan kelembagaan RUU.

• Komisi III meminta penjelasan praktik perampasan aset di berbagai negara, tantangan, dan kelemahan yang perlu diantisipasi.

• Komisi III menekankan RUU harus memperkuat pemberantasan pidana, mengoptimalkan pemulihan aset, dan memberikan kepastian hukum.