• Komisi VII DPR RI menerima penjelasan BSN terkait serapan anggaran 2026 sebesar 47,30% (Rp80,3 M) dari pagu efektif (Rp169,7 M).

• BSN melaporkan kinerja Triwulan I 2026: penetapan 46 SNI, kaji ulang 89 SNI, jangkauan 1,08 juta UMK, penerbitan 568 SPPT SNI, akreditasi 721 lab, dan 968 sertifikat kalibrasi.

• Komisi VII DPR RI menyetujui pagu indikatif BSN TA 2027 sebesar Rp217,9 M dan mendukung usulan tambahan anggaran Rp82,1 M, sehingga total menjadi Rp300,029 M.

• Fokus program BSN TA 2027 meliputi dukungan hilirisasi, swasembada pangan, kemandirian energi, serta ekonomi hijau dan biru.

• BSN wajib menyampaikan rincian realisasi anggaran yang lebih terperinci per kegiatan dan unit kerja.

• BSN diminta menyesuaikan usulan tambahan anggaran 2027 agar fokus pada program yang bermanfaat bagi daya saing industri dan UMKM.

• BSN harus memaksimalkan target ekspor produk ber-SNI pada tahun 2027 untuk meningkatkan daya saing nasional di pasar global.

• BSN diwajibkan meningkatkan cakupan pembinaan dan sertifikasi SNI bagi UMKM, minimal 1.050 Sertifikat SNI.

• BSN perlu memperkuat standardisasi dan pengawasan mutu produk makanan/minuman, baik lokal maupun impor, demi melindungi kesehatan masyarakat.