• Komisi VI DPR RI menerima penjelasan pagu anggaran indikatif Kementerian Koperasi TA 2027 sebesar Rp542.886.325.000, yang terbagi dalam dua program.

• Diterima pula penjelasan mengenai usulan tambahan pagu anggaran Kementerian Koperasi TA 2027 sebesar Rp1.345.828.236.000, juga dibagi ke dua program.

• Komisi VI mendorong Kemenkop untuk memperhatikan porsi anggaran pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, sosialisasi, dan pengawasan KDKMP serta koperasi lainnya.

• Kemenkop didorong memperkuat perencanaan, studi kelayakan, pengawasan, pembinaan, indikator kinerja, dan roadmap bisnis KDKMP agar program berkelanjutan dan minim risiko mangkrak.

• Kemenkop diminta melakukan verifikasi & validasi menyeluruh terhadap kelayakan lokasi, potensi usaha, dan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan koperasi produktif & berkelanjutan.

• Pengembangan usaha koperasi harus sejalan dengan prinsip ekonomi Pancasila, mendorong persaingan sehat, memperkuat ekonomi rakyat, dan menghindari praktik mematikan usaha lain.

• Kemenkop harus memperkuat pembinaan, pendampingan, dan pengawasan koperasi agar beroperasi sehat dan berkelanjutan, tidak hanya fokus pada pembentukan kelembagaan.

• Menteri Koperasi diminta menyampaikan jawaban tertulis lengkap atas seluruh pertanyaan dan masukan anggota Komisi VI dalam waktu paling lama 7 hari kerja.